KBRI Singapura Gelar Diskusi Keamanan ASEAN di Bintan

Diskusi dibuka langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani. Turut hadir Ambassador-at-large Kementerian Luar Negeri Singapura dan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Ong Keng Yong.

Pembicara mewakili tuan rumah Indonesia adalah Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mirza Nurhidayat.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi, lembaga think tank, dan perwakilan kedutaan asing baik di Singapura maupun Jakarta.

Tantangan di tingkat global bukan hanya berpengaruh pada kawasan tetapi juga pada individu sebagai warga negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak bukan hanya pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman.

Sementara itu Jaksa Agung Muda Reda Manthovani secara khusus menyoroti kejahatan transnasional didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam modus operandinya.

Indonesia memiliki komitmen untuk secara konsisten mengatasi dampak dari kejahatan transnasional tersebut. Hal ini tentunya perlu didukung oleh komitmen dari negara lain di ASEAN agar pelaksanaannya lebih efektif.

Dubes Ong dalam bahasannya menekankan agar negara-negara bisa menemukan cara baru untuk berkolaborasi mengatasi tantangan keamanan.

Cara-cara lama menurutnya tidak bisa lagi diandalkan saat ini. Perkembangan dunia memaksa pemerintah berinovasi menemukan strategi baru dalam kolaborasi, misalnya dukungan teknologi dipadukan dengan regulasi akan membantu penegakan hukum yang lebih baik.

Sementara dalam sesi lanjutan diskusi dengan moderator Curie Maharani Savitri, dosen Hubungan Internasional Universitas BINUS membahas berbagai tantangan dan dimensi keamanan di kawasan yang dipicu oleh faktor eksternal maupun internal.

Pembahasan mengenai keamanan ASEAN khususnya di bidang maritim, diulas oleh Ristian Atriandi Supriyanto, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Ristian menekankan bahwa wilayah Asia Tenggara dihadapkan pada geografi maritim yang kompleks karena terletak pada sea lines of communications (SLOCs) dengan kepentingannya yang melampaui SLOCs (sebagai contoh mengenai lingkungan dan sumber daya).

Konsep keamanan maritim di ASEAN meskipun berbeda di antara negara anggota ASEAN, telah berekspansi ke dalam konsep keamanan non-tradisional, yaitu di bidang perlindungan lingkungan, keselamatan pelaut, manajemen kelautan, manajemen sumber daya, kontra-terorisme, penegakan hukum.

Sering kali isu keamanan tradisional dan non-tradisional ini saling tumpang tindih sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai isu keamanan yang “semi-tradisional”. Penanganan isu keamanan yang semi-tradisional di ASEAN memerlukan kerja sama yang ad-hoc.

Dr Rohan Gunaratna, Profesor Kajian Keamanan di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) khususnya menjelaskan dampak Perang Hamas-Israel terhadap ASEAN. Dr Gunaratna menyampaikan bagaimana Perang Hamas-Israel memengaruhi geopolitik di kawasan.

Dukungan diterjemahkan misalnya dalam bentuk dukungan politik dan bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Perang bukan hanya terjadi di Gaza tetapi juga di domain digital di mana berbagai pihak bersaing mendapatkan dukungan.

Sementara, Taufik Nurhidayat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan bagaimana tantangan bukan hanya dihadapi oleh lingkungan kawasan tetapi juga dalam domain siber.

Untuk itu, penting berkolaborasi memperkuat keamanan siber di ASEAN. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah baik di tingkat domestik maupun di tingkat global.

Di tingkat domestik sudah ada Peraturan Presiden No47 tahun 2023 mengenai Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

Di kawasan, Indonesia merupakan Country Coordinator ASEAN-US tahun 2022-2024 dan BSSN merupakan co-chair ASEAN-US Cyber Policy Dialogue yang diselenggarakan secara virtual pada 1 Februari 2023.