Pernyataan Dubes China Bikin Heboh Eropa, lalu Diklarifikasi

BEIJING, KOMPAS.com - Pernyataan Dubes China untuk Perancis, Lu Shaye, baru-baru ini memicu kehebohan di Eropa.

Berbicara di saluran berita LCI pada Jumat (21/4/2023), Lu Shaye mengatakan, negara-negara yang lahir setelah jatuhnya Uni Soviet tidak memiliki status efektif di bawah hukum internasional.

Sebab, kata dia, tidak ada perjanjian internasional yang menegaskan status mereka sebagai negara berdaulat.

Komentar tersebut nyatanya menimbulkan keresahan bukan hanya di Ukraina yang telah diinvasi Rusia sejak Februari tahun lalu, melainkan semua bekas republik Soviet yang muncul sebagai negara merdeka setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, termasuk banyak anggota Uni Eropa.

Ajudan Presiden Ukraina, Mykhaylo Podolyak menegaskan pada Minggu (23/4/2023), bahwa status negara-negara pasca-Soviet diabadikan dalam hukum internasional.

"Aneh rasanya mendengar versi absurd dari 'sejarah Crimea' dari perwakilan negara yang sangat teliti tentang sejarah seribu tahunnya," kata Podolyak, mengacu pada China, dikutip dari AFP.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell, pun menyebut pernyataan Lu Shaye itu tidak dapat diterima.

Dalam sebuah tweet, dia menyatakan, UE hanya dapat menganggap deklarasi ini tidak mewakili kebijakan resmi China.

Negara Baltik panggil utusan China

Sebagai respons atas pernyataan Lu Shaye, tiga negara Baltik Uni Eropa dilaporkan telah memanggil utusan China di negara masing-masing untuk dimintai penjelasan pada Senin (24/4/2023) ini.

Ketiga negara itu, yakni Lithuania, Estonia, dan Latvia.

Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis, mengatakan para diplomat China akan diminta untuk menjelaskan terkait posisi China tentang kemerdekaan negaranya.

"Selain itu, untuk mengingatkan mereka bahwa kami bukan negara pasca-Soviet, melainkan negara yang secara ilegal diduduki oleh Uni Soviet," jelas dia.

Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, mengatakan dirinya sedang mencari tahu mengapa China memiliki posisi atau komentar seperti itu tentang negara-negara Baltik.

Berbicara pada pertemuan menteri luar negeri UE di Luksemburg, Tsahkna menegaskan bahwa negara-negara Baltik adalah negara berdaulat independen yang tergabung dalam Uni Eropa dan NATO.

"Tapi saya harap ada penjelasannya. Kami tidak puas dengan penyataan (Lu Shaye) itu," ujarnya.

Kemenlu China klarifikasi

Setelah pernyataan Lu Shaye beredar dan memicu kemarahan di Eropa, Pemerintah China lantas memberikan semacam klarifikasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan pada Senin, bahwa pihaknya menghormati status negara berdaulat dari semua negara bekas Soviet.

"China menghormati status negara berdaulat dari republik yang berpartisipasi setelah pembubaran Uni Soviet," kata dia kepada wartawan.

Mao Ning menegaskan, China menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah semua negara dan menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB.

“Setelah runtuhnya Uni Soviet, China adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara terkait. Sejak menjalin hubungan diplomatik, China selalu berpegang pada prinsip saling menghormati dan kesetaraan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral," jelas dia.