Usai Naik Turun Hubungan Diplomatik, Chad Buka Kedutaan Besar di Israel

TEL AVIV, KOMPAS.com – Chad membukan kedutaan besar pertamanya di Israel pada Kamis (2/2/2023).

Peresmian kedutaan besar di Ramat Gan dekat Tel Aviv tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Chad Mahamat Idriss Deby Itno, sebagaimana dilansir AFP.

Chad dan Israel memulai hubungan diplomatik pada 1960, tetapi berhenti pada 1970-an. Namun dalam beberapa tahun terakhir, keduanya berupaya membangun hubungan kembali.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut peresmian Kedutaan Besar Chad tersebut sebagai momen bersejarah.

Pada 2020, Netanyahu sempat mengatakan bahwa dia telah membahas delegasi Chad kemungkinan pembukaan kedutaan di Yerusalem.

“Kami memperkuat persahabatan kami dan kepentingan bersama kami dalam mengejar perdamaian, keamanan, dan kemakmuran,” kata Netanyahu, Kamis.

Israel mengakui Chad ketika negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dari Perancis pada 1960. Dan pada 1962, Israel membuka kedutaan besar di Ndjamena.

Perang Arab-Israel yang pecah antara 1967 hingga 1973 menyebabkan sejumlah negara Afrika juga memutuskan hubungan dengan Israel.

Hubungan de-facto keduanya dilanjutkan pada 2016 dan hubungan diplomatik dibangun kembali pada 2019.

Dalam kunjungan tahun 2019 ke Chad, Netanyahu dan Deby mengumumkan dimulainya kembali hubungan diplomatik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel melirik berbagai bidang kerja sama dengan Chad mulai dari keamanan, teknologi, hingga pertanian untuk meningkatkan hubungan.

Saat tiba di Israel pada Selasa (31/2/2023), Deby bertemu dengan kepala dinas intelijen Israel Mossad, David Barnea.

Kantor Perdana Menteri Israel menyampaikan, Mossad telah memainkan peran sentral dalam merumuskan perjanjian dan memperkuat hubungan antara Chad dan Israel.

Chad sendiri adalah salah satu negara termiskin di dunia. Chad tidak menjadi anggota Liga Arab tetapi tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Netanyahu telah menjadikan perluasan hubungan Israel di dunia Arab dan negara mayoritas Muslim sebagai prioritas kebijakan luar negerinya.