Wakil Menteri Ukraina Diduga Korupsi Rp 6 Miliar di Tengah Perang, Langsung Dipecat

Pemecatan Lozynkiy dilakukan saat Kementerian Pertahanan Ukraina meluncurkan audit internal tentang dugaan kontrak yang ditandatangani dengan harga sangat tinggi.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmygal mengumumkan pemecatan Lozynkiy melalui platform Telegram.

Lozynkiy, yang menjabat sejak Mei 2020, ditangkap pada Sabtu (21/1/2023) oleh Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU).

NABU mengatakan, Lozynkiy menerima 400.000 dollar AS (Rp 6 miliar) untuk memfasilitasi pembelian peralatan dan generator dengan harga yang dinaikkan.

Ukraina sedang menghadapi kekurangan listrik setelah serangan Rusia menghantam infrastruktur energi.

Pada Minggu (22/1/2023), Kemenhan Ukraina membantah laporan mereka menaikkan harga makanan besar-besaran untuk kontrak baru-baru ini.

Skandal korupsi ini merupakan yang terburuk melanda angkatan bersenjata Ukraina sejak perang melawan Rusia pecah mulai tahun lalu.

Laporan media lokal pada Sabtu (21/1/2023) yang dikutip kantor berita AFP menuduh Kemenhan Ukraina menandatangani kontrak dengan harga 2-3 kali lebih tinggi dari harga bahan makanan pokok saat ini.

Telur yang harganya sekitar 0,19 dollar AS (Rp 2.850) di toko dibeli dengan harga 0,46 dollar AS (Rp 6.890) dalam kontrak.

Situs berita ZN.UA menyebutkan, Kemenhan Ukraina juga menandatangani kontrak kentang dengan harga eceran lebih dari dua kali lipat.

Dikatakan bahwa kontrak yang ditandatangani untuk 2023 akan bernilai 13 miliar hryvnia atau Rp 5,28 triliun dengan kurs saat ini.

Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut laporan itu salah dan mengeklaim mereka  membeli produk yang relevan sesuai prosedur hukum.

Namun, mereka juga menambahkan bahwa penyelidikan akan dilakukan tentang bagaimana informasi itu tersebar dan dikatakan merugikan kepentingan pertahanan.

Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan, sudah melakukan kontrol pada kontrak yang ditandatangani dan mengumumkan akan meluncurkan audit internal. Pertemuan darurat bakal diadakan dengan Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov pada Senin (23/1/2023).

"Jika ditemukan pelanggaran dalam aktivitas pejabat Kementerian Pertahanan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang saat ini," ujar Kemenhan Ukraina.