Peliknya Pembahasan Rencana Perdamaian Myanmar dalam KTT ASEAN

Dilansir dari Reuters, aggota blok regional yang semakin frustrasi berjuang untuk membuat junta negara itu mematuhi rencana perdamaian yang disepakati.

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyalahkan penguasa militer Myanmar karena gagal mengimplementasikan rencana perdamaian yang disepakati bersama tahun lalu.

Hal ini mencakup mengakhiri permusuhan dan mengizinkan akses utusan khusus dan bantuan.

Kekacauan politik, sosial dan ekonomi telah mencengkeram Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi tahun lalu.

Juntw memimpin penumpasan mematikan terhadap para pembangkang dan membongkar reformasi bertahun-tahun di negara demokrasi yang dulu masih baru.

ASEAN, yang telah melarang para pemimpin junta bertemu sejak tahun lalu, pekan lalu mengulangi komitmennya terhadap apa yang disebut konsensus perdamaian lima poin, dengan beberapa anggota mendesak sikap yang lebih kuat.

Kementerian luar negeri Malaysia, yang sejauh ini paling kritis terhadap junta, mengatakan akan menyerukan sikap yang lebih tegas oleh ASEAN pada pertemuan minggu ini.

Menteri luar negeri Indonesia pekan lalu mengatakan junta, bukan ASEAN, bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian dan bahwa rekomendasi akan diberikan kepada para pemimpin minggu ini untuk memperkuat pelaksanaannya.

Anggota seperti Singapura dan Filipina hanya mendesak dialog dan kepatuhan dengan rencana perdamaian.

Junta menyalahkan kurangnya kemajuan pada pandemi dan hambatan dari gerakan perlawanan bersenjata yang disebut teroris.

James Crabtree, Direktur Eksekutif Institut Internasional untuk Studi Strategis-Asia, mengatakan ASEAN sedang berjuang untuk mengatasi perpecahan internal atas Myanmar dan masalah lainnya.