Kenapa Konferensi ITU 2022 di Rumania Penting bagi Indonesia?

Sebab, jaringan internet membuka ruang bagi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama mengakses sumber-sumber ekonomi, pendidikan, kesehatan, informasi, dan aneka kebutuhan hidup lainnya.

Dengan internet, semua usaha kecil di pelosok bumi dapat mengakses pasar di seluruh dunia. Jaringan internet juga membuka akses bagi siswa-siswa di daerah terpencil mendapat sumber pembelajaran yang sama dengan siswa di daerah perkotaan.

Internet juga memberi kesempatan kepada semua orang di daerah terpinggir dengan jaringan insfrastruktur yang buruk untuk mendapatkan layanan kesetahan digital. Mereka bisa berkonsultasi secara online dengan dokter-dokter yang secara fisik tidak dapat mereka jangkau.

Demikian pula, internet merupakan sumber informasi tempat semua orang di segala penjuru dunia dapat belajar banyak hal.

Tak kalah penting, internet juga merupakan ruang bagi kebebasan berpendapat bagi setiap orang yang haknya dijamin di negara demokrasi.

Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan target: setiap orang di muka bumi harus sudah terhubung dengan internet pada 2030. Ini merupakan kerja besar dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) di seluruh dunia.

Organisasi PBB yang mengemban tugas ini adalah International Telecommunitcation Union (ITU). ITU merupakan badan khusus PBB yang lingkup kerjanya mencakup semua hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

ITU kini beranggotakan 193 negara dan bekerja sama dengan lebih dari 800 perusahaan teknologi, badan industri, dan institusi akademik untuk mengembangkan standar dan rekomendasi internasional untuk memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, aman dan mudah digunakan.

Pembukaan konferensi ITU di Bucharest, Rumania, Senin (26/9/2022), mengungkapkan, saat ini masih ada 2,7 miliar orang atau sepertiga populasi dunia yang belum terhubung dengan internet.

Peta Jalan Indonesia Digital

Apa yang diyakini masyarakat dunia inipun diamini oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah percaya bahwa akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang kita lalui bersama sejak awal Maret 2020, semakin menegaskan bahwa akses internet telah menjadi salah satu kebutuhan dasar kita.

Seruan Presiden Jokowi saat itu untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa dari rumah membuat aktivitas tatap muka dibatasi. Semua aktivitas berlangsung secara daring.

Di situlah kerepotannya. Ada banyak cerita tentang terhambatnya berbagai macam aktivitas masyarakat karena situasi ini, mulai dari kendala proses belajar mengajar, hingga aktivitas kerja di rumah di daerah-daerah yang minim akses internet.

Sejumlah aktivitas daring bahkan masih berlangsung hingga kini saat pemerintah sudah memberi kelonggaran berbagai aktivitas tatap muka.

Tak pelak, pemerintah Indonesia punya kewajikan untuk memberikan akses jaringan internet yang merata bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Di Indonesia, tugas untuk pemerataan ketersediaan akses internet diemban oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebagian masyarakat Indonesia termasuk dalam 2,7 miliar penduduk bumi yang belum terhubung dengan internet.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), per kuartal I/2022 jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 210,02 juta pengguna atau 77,02 dari populasi.

Jumlah ini meningkat 6,78 persen dibandingkan dengan 2021 yang sebanyak 196,7 juta pengguna.

Masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memberi akses internet kepada sekitar 60 juta masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah 3T (terluar, terpinggir, dan terdepan).

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merancang Peta Jalan Indonesia digital 2021-2024.

Tujuan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 secara garis besar adalah memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi atau pelaksanaan, serta target capaian dalam mempercepat akselerasi transformasi digital Indonesia.

Peta Jalan Indonesia Digital merupakan pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital Indonesia di empat sektor.

Pertama infrastruktur digital, kedua pemerintahan digital, ketiga ekonomi digital, dan keempat masyarakat digital.

Dalam peta jalan itu telah dipetakan 100 inisiatif utama di 10 sektor prioritas, antara lain transformasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, real estate dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi lembaga pemerintahan.

Dalam pembangunan infrastruktur digital, Kemenkominfo membangun Palapa Ring, yaitu jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial (3T). Proyek ini bertujuan pemerataan akses layanan internet cepat di seluruh wilayah Indonesia.

Kemenkominfo juga memiliki tanggung jawab untuk membangun Base Transceiver Station (BTS), layanan menara jaringan seluler, di daerah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi seluler, khususnya di daerah 3T.

Tidak ada penyelenggara seluler yang membangun BTS di daerah 3T. Sebab, di daerah tersebut permintaan pasarnya rendah. Hitung-hitungan bisnisnya rugi kalau membangun BTS di tempat-tempat tersebut.

Selanjutnya, Kemenkominfo punya kewajiban untuk menyediakan akses internet bagi masyarakat, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terutama pada titik lokasi fasilitas layanan publik seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai latihan kerja, dan pos lintas batas negara.

Konferensi ini merupakan ruang untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis dan penetapan susunan keanggotaan dewan ITU empat tahun ke depan.

Sejak tiga dekade lalu Indonesia selalu berhasil duduk sebagai Anggota Dewan ITU Region E mewakili Asia dan Australasia.

Terakhir, pada Plenipotentiary Conference 2018 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia kembali terpilih bersama 12 negara lainnya, yaitu Australia, Tiongkok, India, Iran, Jepang, Kuwait, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, Thailand, dan UAE.

Pada konferensi di Bucharest saat ini, ada dua misi penting yang dibawa Indonesia. Pertama, pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan ITU 2023-2026 Region E Asia Pasifik. Kedua, pencalonan Meiditomo Sutyarjoko sebagai anggota Radio Regulation Board.

Delegasi Indonesia dipimpin Menkominfo Johnny G Plate. Indonesia, dengan pekerjaan rumah menyediakan akses internet kepada seluruh masyarakat di segala pelosok Nusantara, memiliki kepentingan untuk duduk kembali sebagai Anggota Dewan ITU.

Sebagai anggota dewan, Indonesia bisa terlibat dalam segala aktivitas pengambil kebijakan di ITU karena menyangkut berbagai kepentingan regulasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri.

Antara lain, memperluas jaringan serat optik, microwave link, penempatan satelit dan pembangunan BTS yang lebih merata di Indonesia.

“Itu adalah bagian komitmen Indonesia untuk memperkecil kesenjangan digital di dunia termasuk di dalam negeri kita sendiri yang paling utama,” kata dia.

Yang tak kalah pentingnya adalah misi kedua, yaitu mengupayakan perwakilan Indonesia duduk sebagai Radio Regulation Board. Lembaga ini mengatur soal pembagian slot satelit.

Menurut Johnny, saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun satelit. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki satelit dalam kapasitas yang sangat besar.

“Pembangunan satelit ini penting untuk memungkinkan layanan WiFi di 150.000 titik layanan publik seperti sekolah, Puskesmas, kantor polisi, kantor pemerintahan lainnya sehingga nanti lebih mudah terhubung secara digital. Juga secara khusus tentu mendukung elektronic government, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” jelas dia.

Yang sedang digarap Indonesia saat ini adalah Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1. Pada Juni 2022, progres pembangunan yang dimulai sejak akhir 2020 itu sudah mencapai 68,3 persen.

SATRIA-1 ditargetkan mengorbit pada 2023 dan diharapkan sudah beroperasi pada kuartal keempat 2023.

SATRIA-1 merupakan Satelit Multifungsi Pemerintah (SMP) yang akan memperkuat jaringan internet untuk layanan-layanan publik di kawasan 3T. Kapasitasnya sebesar 150 Gbps, menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band.

Ada sekitar 150.000 titik layanan publik yang diperkuat oleh satelit ini seperti sarana pendidikan, pemerintah daerah, dan administrasi pertahanan keamanan. Fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia akan dilayani oleh SATRIA-1.

Untuk menunjang kinerja SATRIA-1, Kementerian Kominfo juga akan menyediakan satelit cadangan berupa Hot Backup Satellite (HBS) dengan kapasitas 80 Gbps.

Pada Juni 2022, kemajuan konstruksinya mencapai 51,5 persen. Satelit cadangan ini ditargetkan meluncur pada kuartal kedua 2023 dan beroperasi pada kuartal keempat tahun yang sama.

“Salah satu negara di Asia yang kapasitas satelitnya paling besar saat ini Indonesia. Sehingga, kita membutuhkan seorang yang duduk di Radio Regulation Board. Di situ nanti pada saat kita mengusahakan slot orbit untuk satelit kita ada orang di sana yang memperjuangkannya,” terang Johnny.