Begini Cara Negara-negara Eropa Hadapi Lonjakan Harga Energi di Tengah Perang Rusia-Ukraina

KOMPAS.com - Lonjakan harga energi kini dialami negara-negara Eropa turut mengerek naik inflasi di seluruh “Benua Biru”. Kondisi ini salah satunya dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Lantas, bagaimana kebijakan pemerintah “Benua Biru” untuk mengurangi beban warganya menghadapi kenaikan harga?

Menurut lembaga pemikir Bruegel di Brussel, masing-masing pemerintah di Eropa melakukan berbagai langkah dengan pendekatan yang berbeda-beda dalam menghadapi lonjakan harga energi, berikut contohnya:

Jerman

Di Jerman, pemerintah menurunkan pajak dan pungutan terhadap bahan bakar minyak untuk mencegah harga bensin melambung tinggi.

Selain itu, pemerintah Jerman meluncurkan serangkaian program bantuan, antara lain tunjangan energi 300 euro (Rp 4,7 juta) untuk setiap pekerja, yang dibayar bersama dengan gaji.

Setiap keluarga yang memiliki anak akan mendapat tunjangan tambahan 100 euro (Rp 1,5 juta) per anak.

Mereka yang menganggur juga akan menerima uang 200 euro (Rp 3,1 juta), di samping tunjangan pengangguran yang dibayarkan setiap bulan.

Yunani

Pemerintah Yunani meluncurkan program bantuan sampai 3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Didasarkan pada perbandingan PDB-nya, inilah program bantuan termahal yang dluncurkan di Uni Eropa.

Sejak kuartal terakhir pada 2021, pemerintah Yunani mulai menerapkan pemotongan biaya listrik bagi setiap keluarga sampai 42 euro (sekitar Rp 650.000) per bulan. Sistem perhitungannya dimaksudkan agar mendorong warga ikut menghemat listrik.

Lalu pada awal 2022 sistemnya berubah, yaitu pemotongan biaya listrik sampai 65 euro (Rp 1 juta) per megawatt per jam (MWh) bagi perusahaan hingga 180 euro (Rp 2,8 juta) per MWh bagi keluarga berpendapatan rendah.

Rata-rata pertahun konsumsi listrik untuk kelompok rumah tangga di negara Mediterania ini bisa mencapai tiga sampai lima KWh per tahun.

Untuk penggunaan gas juga diterapkan bantuan dengan skema serupa. Namun, bantuan ini tidak lagi dikaitkan dengan langkah penghematan listrik.

Estonia, Lituania, dan Latvia

Ketiga negara Baltik ini menurut statistik Eropa (Eurostat) mengalami kenaikan tingkat inflasi yang tertinggi di Eropa.

Masalahnya, mereka sebagian besar mengimpor kebutuhan energi dari Rusia. Karena itu, penerapan sanksi terhadap Rusia ikut memberikan beban berat bagi negara-negara ini.

Menurut Bruegel, Estonia, yang mengalami kenaikan harga energi terbesar dari ketiga negara, hanya menggunakan 0,8 persen dari PDB-nya untuk program bantuan. Bantuan sosial itu terutama ditujukan kepada warga berpenghasilan rendah.

Lituania sebaliknya, meluncurkan bantuan sosial besar-besaran dengan nilai seluruhnya mencapai 2 miliar euro (Rp 31 triliun).

Sekitar 1 miliar euro disalurkan langsung kepada warga yang membutuhkan, 1 miliar euro lainnya disalurkan sebagai investasi ke perusahaan energi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan.

Hungaria

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menjelang pemilu pada April 2021 sudah meluncurkan paket-paket bantuan sosial dan membatasi kenaikan harga untuk BBM dan bahan-bahan pokok.

Namun, langkah ini tidak membuat konsumen berhemat dan mengawasi konsumsinya, sementara pasokan barang makin berkurang.

Subsidi bahan bakar ditetapkan 5 cent euro per liter. Namun, banyak pengelola pompa bensin mengeluh jumlah itu jauh dari cukup untuk mengimbangi kenaikan harga BBM di pasaran.

Akibatnya, banyak pengelola pompa bensin yang akan mengalami kebangkrutan atau menghentikan bisnisnya.

Inggris

Inggris kini mengalami inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga energi. Kondisi itu tetap terjadi meski pemerintah sejak lama sudah menetapkan batas harga tertinggi untuk energi.

Otoritas energi Ofgem dua tahun sekali melakukan penyesuaian harga, sesuai dengan perkembangan pasar.

Namun, pada April lalu, harga bahan bakar dinaikkan sampai 54 persen. Itu berarti, sebuah keluarga rata-rata di Inggris harus membayar sekitar 1.971 poundsterling (Rp 35,6 juta) untuk kebutuhan energinya dalam setahun.

Pada Oktober 2021, pemerintah Inggris memutuskan memberikan bantuan pemotongan rekening listrik sampai 200 poundsterling (Rp 3,6 juta) untuk setiap keluarga. Namun, bantuan itu harus dibayar kembali oleh setiap keluarga dalam lima tahun mendatang.

Untuk keluarga berpenghasilan rendah, perusahaan listrik harus memotong biaya listrik sampai 140 poundsterling (Rp 2,5 juta) per tahun.

Dana untuk subsidi itu berasal dari pajak tambahan yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang dinilai mengeruk keuntungan berlebihan selama masa krisis.