Risiko Ekonomi Perang di Ukraina dan Tantangan Presidensi G20 di Bali

Lewis asal Middlebury Institute of International Studies (MIIS) di Monterey, California, Amerika Serikat (AS), menulis, “It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday. Someone's on the move.”

Profesor Lewis dan tim peneliti MIIS memantau data Google Maps Belgorod, 25 mil (40,2 km) di utara perbatasan Ukraina-Rusia di Rusia, melalui data anonim pengguna sistem-operasi Android (A Paleja, 2022). Lewis merilis data detik-detik awal gerakan militer Rusia 3 jam sebelum Presiden Rusia, Vladimir Putin, merilis ‘operasi militer khusus’ Rusia ke Ukraina (Sharma, 25/4/2022; Lerman, The Washington Post, 25/2/2022).

Google, Twitter, dan Facebook kini menjadi sistem senjata dalam “perang” melalui big data (collective intelligence). Kita lihat, misalnya tahun 2017, Google dan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) bekerjasama dalam Project Maven piranti lunak drone guna meningkatkan akurasi serangan drone (Ron, 2018).

Dalam perang di Ukraina, gambar-gambar satelit Google Maps, tulis Patricia McKnight (2022), menunjukkan posisi pasukan-pasukan Rusia. Senin (18/4/2022), foto satelit Google Maps menunjukkan pusat-pusat komando, pesawat tempur, kapal tempur, dan basis militer Rusia.

Maka Roskomnadzor, regulator internet Rusia, mengajukan gugatan-hukum tehadap Google ke pengadilan Rusia dengan tuduhan penyebaran informasi sesat tentang “operasi militer khusus’ Rusia di negara Ukraina (Qureshi, 2022).

Google LLC, perusahan teknologi multinasional asal AS, mengelola artificial intelligence (AI), mesin-lacak, iklan online, piranti komputer, e-commerce, cloud computing, dan quantum computing (Rich, 2016). Awal Maret 2022, Netflix, ikut Google, Apple, dan perusahan global lain memutus hubungan bisnis ke zona Rusia. Google Eropa blok kanal-kanal YouTube media Rusia, RT dan Sputnik, di seluruh zona Eropa, akibat operasi khusus militer Rusia di Ukraina. Kanal YouTube RT memiliki pengguna/konsumen sekitar 4,5 juta (RFE/RL, 1/3/2022).

Jadi, digitalisasi ekonomi global tidak otomatis melahirkan kerja sama ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi kawasan.

Geopolitik dari era Perang Dingin

Apa yang kita hadapi saat ini akibat perang di Ukraina, tulis Adam S Posen pada jurnal Foreign Policy edisi 17 Maret 2022: ‘The End of Globalization?’ atau seakan berakhir globalisasi. Pekan awal perang di Ukraina, ekonomi Rusia terperangkap dalam sanksi ekonomi dari banyak negara. Hingga 19 April 2022), sekitar 200.000 tenaga-kerja pada perusahan asing di Moskwa terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK (CNN, 19/4/2022).

AS dan sekutunya (NATO) membekukan cadangan aset bank sentral Rusia dan akses ke sistem pembayaran finansial global SWIFT, tulang-punggung transaksi bank-bank dunia.

Namun, Maret 2022, tulis Jeane Whalen di The Washington Post, nilai tukar rubel (Rusia) terhadap dollar AS dan bank-bank, mulai pulih di Rusia. Perang di Ukraina membentuk tata-ulang geopolitik dan ekonomi global.

Globalisasi menawarkan keterbukaan arus barang, jasa, manusia, duit, dan informasi global. Ini ideologi utama ekonomi neo-liberal. Ideologi neo-liberal selama ini, tulis Profesor Stephanie Lee Mudge (2008) dari University of California, Berkeley (AS), dikenal dari programnya yakni privatisasi, liberalisasi, depolitisasi, deregulasi, dan moneterisme.

Integrasi pasar-pasar dunia melalui program neolib adalah agenda globalisasi; ‘globalisasi’ dan ‘pasar’ adalah dua sisi pokok dan kembar dari keyakinan neolib (Steger, 2003:7). Keyakinan ini lahir dari ilham gagasan antara lain Herbert Spencer, Frederick Hayek, dan Milton Friedman; bahwa globalisasi adalah fenomena tidak terelakan dan tidak dapat diubah; Pesan-pesan ini, misalnya, kita dengar dari pidato Presiden AS Bill Clinton (1999) atau CEO FedEX seperti Frederich W. Smith (1999).

Namun, sanksi ekonomi AS dkk terhadap Rusia melahirkan sosok politisasi ekonomi, blok-blok baru ekonomi dunia, tata-ulang privatisasi, perdagangan, kebijakan ekonomi, regulasi, keuangan, moneter, hingga persenjataan. Tata baru ekonomi dunia sekilas bergerak dari tata multipolar ke bipolar berbasis geoekonomi-politik. Ini antara lain tantangan agenda Presidensi G20 di Bali pada awal November mendatang.

Konflik dan perang di Ukraina sejak 2014, tulis Sara Tubs (2022) asal University of Houston Faculty (AS), sekilas melahirkan keseimbangan-ulang tata-dunia era Perang Dingin 1950-an hingga 1990-an antara blok Amerika Serikat vs blok Uni Soviet. Maka pilihan Indonesia ialah semangat non-blok seperti era Presiden RI Soekarno 1950-an pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.

Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 memicu ketegangan Rusia vs NATO, Uni Eropa dan kelompok negara industri G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat). Tahun 1990-an, Ukraina menyatakan diri ‘negara netral’ (Verkhovna Rada of Ukraine, 1990), misalnya menjalin kerjasama militer dengan Rusia dan Eropa Timur-Asia CIS (Commonwealth of Independent States), dan NATO tahun 1994.

Luas wilayah Ukraina 600.000 km2 dan penduduk 44 juta jiwa adalah negara kedua terbesar, setelah Rusia, di Eropa saat ini yang berbatasan dengan negara Belarus (utara), Polandia, Slovakia, dan Hongaria (barat), dan Omania dan Moldova (selatan) hingga laut Azov dan Laut Hitam.

Tahun 2008, Ukraina mengajukan proposal aliansi dengan NATO. Rencana Ukraina itu didukung AS, tetapi ditolak Perancis dan Jerman (Radina Gigova, 2022) karena oposisi Rusia terhadap proposal Ukraina aliansi ke NATO. Februari 2010, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych merilis doktrin pozablokovist atau non-blok (Serhiy Kudelia, 2022).

Sejak itu, terjadi tarik-menarik kepentingan elite di Ukraina antara pro-NATO vs pro-Rusia (Ozili, 2022: 2). Ukraina menjadi zona stategis bagi AS dkk di Eropa. Alasannya, tulis Zbigniew Brzezinski (1997:36), Penasihat Keamanan Presiden AS Jimmy Carter (1977-1981) : “Ukraine, a new and important space on the Eurasian chessboard, is a geopolitical pivot because its very existence as an independent country helps to transform Russia.” Atau Ukraina adalah pintu masuk transformasi Rusia.

Presidensi G20 Bali

Dari Paris, Perancis, Maret 2022, Sekretariat Jenderal OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), organisasi ekonomi antara pemerintah 38 negara, merilis riset-kajian dampak global sosial-ekonomi dari perang di Ukraina sejak 24 Februari 2022. Riak risiko perang sangat bergantung pada durasi perang dan respons kebijakan masing-masing negara, khususnya zona terdampak Eropa dan Amerika Serikat, akibat tekanan inflasi dan lonjakan harga komoditi (OECD, 2022:4).

Rusia dan Ukraina mengisi 30 persen ekspor gandum, 20 persen jagung-terigu, fertiliser mineral, dan gas alam, serta 11 persen minyak dunia. Pasokan logam, argon, neon atau titanium sponge banyak bergantung pada Rusia dan Ukraina. Rusia adalah pemasok palladium dan nikel.

Sanksi ekonomi dan pembekuan aset sejumlah pengusaha Rusia di berbagai negara juga memicu risiko ekonomi. Sejumlah penerbangan komersial dan kargo juga dirute-ulang atau batal. Anggaran militer naik tajam pada banyak negara Eropa.

Struktur pasar energi juga terdampak, akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil atau gas dari Rusia. Dominasi dollar AS di pasar uang dan pembayaran antar-negara bakal terpengaruh, jika Rusia, Tiongkok, dan India (negara-negara BRICs) membentuk sistem mata uang saingan dollar AS. Arus pengungsi 4.934.415 warga Ukraina hingga Selasa kemarin, menurut laporan UNHCR (2022), menekan kondisi sosial-ekonomi negara-negara Eropa.

Risiko-risiko tersebut di atas adalah tantangan agenda Presiden G20 di Bali, awal November 2022. Khususnya Presidensi G20 di Bali, menurut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), adalah suatu momentum katalis pemulihan ekonomi dunia (Humas Setkab RI, 20/1/2022). Misalnya, agenda transformasi ekonomi berbasis digital antara lain literasi, keamanan data, transaksi digital, menghadapi kendala blok-blok ekonomi digital. Begitu pula kerjasama ekonomi digital antar pemerintah dan swasta mengalami disrupsi akibat perang di Ukraina.

Ekonomi Rusia menempati urutan ke-11 terbesar dari seluruh negara saat ini (Bank Dunia, 2022). Harga minyak global naik 20 persen pada awal Maret 2022 (Charles Riley, 3/3/2022). Inflasi di zona Eropa, menurut Oxford Economics (2022), naik 7 persen pada kuartal ke-3 tahun ini.

Raksasa industri energi British Petroleum, Shell, dan Equinor asal Norwegia keluar dari zona Rusia; Total Energies asal Prancis juga batal bangun investasi baru di Rusia (Riley, 3/3/2022).

Ini cuma contoh, perang di Ukraina telah mengubah ekonomi dunia (Berlinger, 5/3/2022). Faktor geopolitik dan blok ekonomi politik akibat perang di Ukraina adalah tantangan nyata agenda Presidensi G20 di Bali.

G20 (Group of Twenty) adalah forum antar-pemerintah dari 19 negara plus Uni Eropa. G20 yang dibentuk oleh menteri keuangan negara G7 tahun 1999, tanpa skretariat kantor pusat, membahas isu ekonomi, seperti stabilitas keuangan global, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya sejak krisis peso Meksiko (1994), krisis keuangan Asia (1997-1998), dan krisis rubel Rusia (1998).

G20 mengisi 90 persen produk bruto global (G20 Foundation, 2020), 75-80 persen perdagangan dunia, 2/3 penduduk dunia, dan separuh wilayah negara-negara dunia (G20.org, 2014). Namun, kini anggota-anggota G20 terkotak-kotak ke dalam blok-blok ekonomi politik akibat perang di Ukraina.

Maka, Pemerintah Indonesia perlu hati-hati melaksanakan semangat Non-Blok sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dan legasi Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955.