Berkembang Signifikan, Perundingan Rusia-Ukraina Rancang 15 Poin Kesepakatan Damai

KYIV, KOMPAS.com - Rusia dan Ukraina dilaporkan membuat kemajuan “signifikan” menuju persetujuan gencatan senjata dan penarikan pasukan melalui rancangan 15 poin kesepakatan damai.

Dokumen tersebut akan mendorong Kyiv menyetujui netralitas dan menerima pembatasan militernya, supaya serangan Rusia ke Ukraina terutama kepada warga sipilnya dihentikan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga diminta meninggalkan ambisi keanggotaan NATO, dan berjanji tidak menjadikan Ukraina sebagai tuan rumah pangkalan militer atau persenjataan Barat dengan imbalan perlindungan.

Sumber yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tersebut mengatakan kepada Financial Times, bahwa ketentuan lain termasuk hak mengabadikan bahasa Rusia di Ukraina.

Tapi poin terbesar dalam kesepakatan perdamaian itu tetap desakan Rusia bahwa Ukraina mengakui aneksasi Krimea dan kemerdekaan Luhansk dan Donetsk.

Presiden Rusia Vladimir Putin bersikeras seluruh Donbass harus berpisah dari Ukraina, bukan hanya bagian-bagian yang diduduki oleh pasukan pemberontak pro-Moskwa sebelum pertempuran pecah.

Proposal tersebut dibahas secara penuh untuk pertama kalinya pada Senin (14/3/2022), dan kedua belah pihak mengatakan kemajuan telah dibuat.

Namun para pejabat Ukraina skeptis Putin akan mematuhi persyaratan perjanjian, dan Kremlin mungkin akan mengulur waktu untuk berkumpul kembali sebelum serangan lain.

"Ada kemungkinan ini adalah tipu daya dan ilusi. Mereka berbohong tentang segalanya — Krimea, penumpukan pasukan di perbatasan, dan ‘histeria’ atas invasi,” kata seorang sumber Ukraina yang diberi pengarahan tentang pembicaraan itu sebagaimana dilansir Daily Mail pada Rabu (16/3/2022).

"Kita perlu menekan mereka sampai mereka tidak punya pilihan lain," tambahnya.

Tetapi sumber Rusia mengatakan penyelesaian yang diusulkan dapat memberi kedua belah pihak cara untuk mendeklarasikan kemenangan dari perang brutal.

Penasihat Zelensky Mykhailo Podolyak mengatakan kesepakatan apa pun akan mencakup pemindahan pasukan Rusia dari Ukraina yang ditangkap sejak invasi dimulai.

Jaminan untuk Ukraina

Meskipun tanda-tanda positif, Ukraina pada Rabu (16/3/2022) menolak rencana Rusia untuk menjadi 'netral' seperti Swedia atau Austria.

Kyiv mengatakan kesepakatan apa pun perlu menyertakan jaminan keamanan yang ditanggung oleh mitra internasional, yang akan setuju membela Ukraina jika diserang lagi.

Podolyak mengatakan komunitas internasional tidak dapat dibiarkan mengesampingkan serangan terhadap Ukraina, seperti yang terjadi saat ini, jika pertempuran dimulai kembali.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu (16/3/2022) menegaskan bahwa netralitas menjadi pusat perhatian dengan Moskwa.

Kyiv menurutnya “hampir menyetujui” kata-kata dari perjanjian tersebut.

Dia mengakui negosiasi itu tidak mudah tetapi ada “beberapa harapan untuk mencapai kompromi”.

Negosiator Rusia Medinsky mengamini hal itu dengan mengatakan bahwa perundingan berjalan “lambat dan sulit”. Tetapi menurutnya, Kremlin menginginkan perdamaian, “sesegera mungkin”.

Dia menegaskan kembali bahwa masalah inti pada pembicaraan itu adalah Ukraina yang “netral”. Rusia menyebut status Austria dan Swedia sebagai contoh yang mungkin untuk diikuti.

Itu berarti Ukraina dapat mempertahankan angkatan bersenjatanya, tetapi Kyiv tidak akan diizinkan memiliki pangkalan asing, menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Lebih lanjut menurut negosiator Rusia, berbagai macam masalah yang terkait dengan ukuran militer Ukraina sedang dibahas.

Sebelumnya kedua pihak sedang mendiskusikan ide untuk masa depan Ukraina, dengan militer non-blok yang lebih kecil.

Swedia secara resmi secara militer non-blok di masa damai dan netral di masa perang, setelah mengakhiri kebijakan netralitasnya pada 1992 di akhir Perang Dingin. Negara ini bukan anggota NATO, tetapi telah menjadi mitra aliansi selama hampir 30 tahun.

Pada akhir Perang Dingin, Swedia memangkas pengeluaran militernya, tetapi mulai berinvestasi kembali dalam pertahanannya setelah aneksasi Rusia atas semenanjung Krimea pada 2014.