Konflik Ukraina-Rusia, China Sebut Sanksi Barat Sepihak Tanpa Dukungan DK PBB

"Hanya sanksi Dewan Keamanan yang sah," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy dikutip dari AFP.

Dia menambahkan, sanksi semacam itu adalah "alat penting untuk bereaksi terhadap tantangan global."

Tanpa menyebut Ukraina, yang dikhawatirkan Barat akan diserbu Rusia, Polyanskiy mengecam tindakan "sepihak" yang merusak upaya perdamaian dan mengganggu kedaulatan negara, seperti di Suriah, Belarus, Kuba, Venezuela, Iran, Afghanistan, Burma, dan Mali.

Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, "Sanksi sepihak yang memaksa merupakan sumber keprihatinan utama."

Zhang menambahkan, negara-negara yang memprakarsainya terjerat seperti obat dan mendesak mereka segera menghentikannya.

Adapun bagi sanksi yang mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, Zhang mengatakan bahwa itu tidak boleh diterapkan berlebihan.

Mengacu pada sanksi PBB terhadap sekutu China, Korea Utara, Zhang berkata mereka memiliki konsekuensi kemanusiaan yang serius.

Namun, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bersikeras, situasi ekonomi Korea Utara yang mengerikan adalah kesalahan negara itu sendiri.

"Hambatan nomor satu untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke DPRK (Korea Utara) adalah penutupan perbatasan yang dilakukan sendiri oleh DPRK, bukan sanksi internasional," kata Thomas-Greenfield.

Korea Utara hidup di bawah blokade virus corona yang dipaksakan sendiri, tindakan yang jauh lebih komprehensif daripada sanksi internasional mana pun yang dikenakan untuk program nuklirnya.

Rusia dan China sudah lama berusaha meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara, dan baru-baru ini memblokade upaya menjatuhkan sanksi setelah serangkaian peluncuran rudal.

Sanksi PBB saat ini diberlakukan terhadap 14 rezim di seluruh dunia, yang mempengaruhi negara-negara seperti Libya, Yaman, Sudan dan kelompok-kelompok militan seperti Al-Qaeda dan ISIS.