Polemik Perubahan Nama Negara Turki Jadi Türkiye, Ada Penolakan Muncul di Dalam Negeri

ANKARA, KOMPAS.com - Pemerintah Turki berencana mengubah nama negara secara resmi yang diakui secara internasional dalam bahasa Inggris menjadi Türkiye, dan siap mendaftarkannya ke PBB meski penolakan akan inisiatif itu muncul dari dalam negeri.

Upaya perubahan nama dimulai pada Desember, setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merilis sebuah memorandum dan meminta publik menggunakan Türkiye untuk menggambarkan negara itu dalam setiap bahasa.

Awalnya, publik Turki tidak tahu seberapa serius inisiatif itu diambil. Namun, jaringan berita yang didanai publik dengan cepat mengikuti jejak pemerintah.

Kantor berita Anadolu dan TRT World sekarang menggunakan "Türkiye" dalam siaran berbahasa Inggris mereka.

Orang-orang yang mendukung perubahan nama mengatakan ini semua tentang kedaulatan Turki, dan merasa lebih baik dengan penggunaan Türkiye.

“Serangan Xenofobia, Islamofobia sering menyamakan Turki dengan burung kalkun. Menjaga nama baik suatu negara itu sangat penting,” ujar Meryem Ilayda Atlas, seorang jurnalis dan anggota dewan TRT kepada MEE.

Dia mengutip keberhasilan negara bekas Yugoslavia dalam transisi yang mulus ke nama baru mereka. Bahkan Makedonia mengubah namanya menjadi Makedonia Utara setelah pertengkaran yang berkepanjangan dengan Yunani.

“Jika ada kemauan, mengubahnya tidak terlalu sulit,” katanya.

Kepada MEE Sejarawan Turki, yang berbicara secara anonim karena afiliasinya dengan lembaga publik, juga mengungkapkan keberatan atas inisiatif perubahan nama negara Turki itu.

“Ini buang-buang waktu. Kita harus fokus pada bidang lain yang penting,” katanya.

Bagaimanapun, kata dia, kamus etimologi Turki, yang disiapkan oleh intelektual Armenia-Turki Sevan Nisanyan, mengatakan asal Türkiye terletak di Italia atau Perancis.

“Türkiye adalah adaptasi dari bahasa Italia 'Turchia' atau Perancis 'Turquie', yang berarti negara Turki," menurut kamus. "Kata ini dihasilkan dari kata benda Türk."

Pensiunan Duta Besar Turki Unal Cevikoz, seorang anggota parlemen dan anggota senior partai oposisi utama Turki CHP, juga menilai publik tidak perlu sensitif melihat penyamaan Turki dengan jenis unggas tertentu.

“Kami juga mengaitkan burung itu dalam bahasa Turki dengan India dan menyebutnya sebagai Hindi,” katanya kepada MEE. "Saya pikir itu buang-buang waktu."

Menurut Cevikoz ada argumen untuk mempertahankan ejaan lama, yakni karena Turki telah digunakan oleh Barat untuk menggambarkan negara itu selama berabad-abad.

"Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menggunakan Türkiye dalam bahasa Rusia, (negara) yang juga tidak menggunakan alfabet Latin?”

Cevikoz berpendapat bahwa setiap negara memiliki nama sendiri yang digunakan secara lokal.

“Yunani menyebut dirinya Hellas. Armenia adalah Hayastan. Swiss adalah Helvetica. Tapi tidak ada dari mereka yang mencoba mengubah nama mereka dalam bahasa Inggris," katanya.

Memperkenalkan nama ke arena internasional adalah satu hal, sementara meyakinkan orang lain untuk menggunakannya adalah hal lain.

Pada 2016, Republik Ceko mempersingkat namanya menjadi Czechia, tetapi tidak pernah benar-benar populer.

Nama Burma diubah menjadi Myanmar oleh junta militer pada 1990-an, dan hari ini beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan nama baru itu secara implisit mendukung militer.

Cevikoz, pensiunan duta besar, mengatakan Turki telah memantapkan dirinya sebagai merek sejak lama dan tidak perlu mengubahnya.

“Turki adalah salah satu dari lima tujuan wisata teratas di seluruh dunia, semua orang tahu itu,” katanya. “Anda dapat memperkuat label (penamaan) dengan mengubah citra yang ditinggalkannya pada publik.”

Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki pekan lalu meluncurkan kampanye baru dengan iklan, “HelloTürkiye”, untuk memperkenalkan perubahan tersebut kepada masyarakat luas.

Fahrettin Altun, direktur komunikasi di kepresidenan, mengatakan kepada media bahwa Ankara juga akan menggunakan Türkiye sebagai nama negara resmi untuk memperkuat penulisan baru.

“Kami dapat memperkuat merek dagang Türkiye melalui solidaritas total di seluruh dunia,” kata Altun, menyerukan masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk mendukung perjuangan tersebut.