Presiden Filipina Tegaskan Tak Akan Minta Maaf atas Kematian dalam Perang Lawan Narkoba

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (4/1/2022), menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah meminta maaf atas kematian para tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang tewas dalam operasi polisi di bawah perangnya melawan narkoba.

Seperti diketahui, tewasnya para tersangka pengguna dan pengedar narkoba di Filipina telah menjadi sorotan bagi kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Menurut data Pemerintah Filipina,  lebih dari 6.200 tersangka narkoba tewas dalam operasi antinarkotika sejak Duterte menjabat pada Juni 2016 hingga November 2021.

"Saya tidak akan pernah, tidak pernah meminta maaf atas kematian itu," kata Duterte saat memberikan pidato nasional mingguan di negara tersebut, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (5/1/2022).

Dia pun menegaskan dirinya tak akan meminta maaf meski harus dibunuh atau dipenjara sekalipun.

"Bunuh saya, penjara saya, saya tidak akan pernah meminta maaf," tambah Duterte.

Kelompok hak asasi dan kritikus mengatakan penegak hukum telah mengeksekusi tersangka narkoba, tetapi polisi mengatakan mereka yang terbunuh bersenjata dan dengan keras menolak penangkapan.

Duterte, dalam pidato nasional pertamanya tahun ini, bersumpah untuk melindungi penegak hukum yang melakukan tugas mereka, memberitahu mereka untuk melawan ketika hidup mereka dalam bahaya.

Duterte, 76, memenangkan kursi kepresidenan dengan selisih lebar pada tahun 2016 dengan platform anti-korupsi dan hukum dan ketertiban.

Dirinya secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali pada pemilihan tahun depan.

Analis mengatakan sekutu yang terpilih dapat melindungi Duterte dari tindakan hukum apa pun atas program anti-narkotikanya.

Hakim di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada bulan September 2021 menyetujui penyelidikan formal terhadap perang Duterte terhadap narkoba.

ICC menangguhkan penyelidikan pada November menyusul permintaan Filipina, yang mengutip penyelidikannya sendiri.

Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan ICC Filipina pada Maret 2018, sebulan setelah jaksa mengatakan pemeriksaan pendahuluan atas perang narkoba sedang berlangsung.