Min Aung Hlaing Salahkan Oposisi Setelah Dikeluarkan dari KTT ASEAN

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing membela diri setelah dihapus dari KTT ASEAN dengan menyalahkan oposisi yang menyebabkan kekerasan di negaranya.

Pada akhir pekan kemarin, ASEAN memutuskan bahwa junta militer Myanmar itu dikeluarkan dari KTT ASEAN dan sebagai gantinya akan mengundang pemimpin "non-politik".

KTT ASEAN yang mempertemukan para pemimpin dari 10 anggota ASEAN akan berlangsung pada 26-28 Oktober.

Pada Senin (18/10/2021), Min Aung Hlaing menganggap keputusan ASEAN tersebut adalah penghinaan yang sangat memalukan karena belum pernah terjadi sebelumnya.

“Lebih banyak kekerasan terjadi karena provokasi kelompok teroris,” kata Min Aung Hlaing dalam pidato di televisi, yang merujuk pada kelompok massa yang menentang kudeta, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin (18/10/2021). 

“Tidak ada yang peduli dengan kekerasan mereka, dan hanya menuntut kami (militer) untuk menyelesaikan masalah ini. ASEAN harus bekerja untuk itu,” tuntutnya.

Militer Myanmar mengakhiri proses pemerintahan demokrasi dengan merebut kekuasaan ketika parlemen akan bersidang menyusul keluarnya hasil pemilu yang dimenangkan telak oleh Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Kudeta itu memicu protes massa yang meluas, menentang pemerintahan militer.

Ketika tindak kekerasan oleh pihak militer semakin meningkat, beberapa orang menuju ke perbatasan negara Myanmar untuk berlatih dengan kelompok etnis bersenjata.

Mereka para etnis bersenjata di daerah pinggiran Myanmar adalah kelompok yang telah memerangi militer selama beberapa dekade.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), pasukan keamanan dari pihak militer telah membunuh sekitar 1.178 orang, termasuk anak-anak sejak kudeta di mulai pada 1 Februari.

Selain itu, AAPP juga mencatat bahwa lebih dari 9.000 orang telah ditangkap sejak kudeta.

AAPP adalah sebuah kelompok hak asasi manusia yang telah melacak situasi konflik Myanmar.

Dukungan terhadap keputusan ASEAN

Sebelumnya, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang pada September menyatakan pemberontakan terhadap para jenderal Myanmar, menyambut baik keputusan ASEAN.

NUG menambahkan bahwa meskipun harus dilihat sebagai perwakilan sah negara, ia bersedia menerima saran yang benar-benar netral.

NUG ini menaungi beberapa perwakilan NLD yang termasuk di antara mereka yang dicopot dari jabatannya oleh para jenderal.

"ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta agar mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat," kata juru bicaranya, Dr Sasa.

Pada April 2021, junta militer Myanmar telah menyepakati 5 poin yang diminta ASEAN.

Di antaranya adalah pihak militer mengakhiri kekerasan, mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi Myanmar, bertemu dengan semua pihak, termasuk Aung San Suu Kyi yang telah ditahan sejak 1 Februari.

Namun, ASEAN menganggap kesepakatan itu tidak dipenuhi oleh junta militer Myanmar di bawah komando Min Aung Hlaing.