Jelang KTT ASEAN, Pemimpin Junta Myanmar Kemungkinan Tidak Diundang

Negara-negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar, karena lambatnya kemajuan dalam mengatasi gejolak di negara itu.

ASEAN yang beranggotakan 10 negara juga menyuarakan kekecewaan atas keengganan junta militer Myanmar mematuhi rencana lima poin, yang disepakati oleh para pemimpin blok itu pada April untuk menyelesaikan kekacauan.

Salah satu poinnya adalah mengizinkan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Hal ini mendorong Malaysia dan negara-negara lain - dalam panggilan video oleh para menteri luar negeri ASEAN pada Senin (4/10/2021) - untuk meningkatkan kemungkinan tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN bulan ini.

"Saya dapat katakan bahwa kami sekarang sedang berdiskusi secara mendalam tentang masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, yang terpilih sebagai utusan khusus pada Agustus setelah berbulan-bulan negosiasi.

"Yang penting adalah melihat kemajuan dalam konsensus lima poin," katanya kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei, yang memegang kursi bergilir ASEAN tahun ini.

Dikutip dari AFP, dia mengatakan bahwa Myanmar telah menyetujui rencana tersebut dan keengganan junta untuk mematuhinya sama saja dengan mundur.

Lalu saat ditanya apakah tindakan akan diambil di KTT ASEAN untuk menangguhkan Myanmar, Erywan mengatakan itu tidak sedang dibahas.

Erywan berujar, dia siap mengunjungi Myanmar dan sedang menunggu program dari junta yang akan mencakup rencana perjalanannya dan orang-orang yang akan dia temui.

Kamis pekan lalu (30/9/2021), juru bicara junta Myanmar mengatakan, akan sulit bagi utusan itu untuk mengadakan pembicaraan dengan orang-orang yang diadili, termasuk Aung San Suu Kyi yang digulingkan dalam kudeta.

Suu Kyi saat ini menghadapi berbagai dakwaan termasuk melanggar pembatasan virus corona selama pemilu tahun lalu yang dimenangi partainya dengan telak, mengimpor walkie-talkie secara ilegal, dan hasutan.

Perempuan berusia 76 tahun tersebut terancam hukuman puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.

Junta militer Myanmar berjanji untuk mengadakan pemilihan umum dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.

KTT ASEAN terbaru akan diadakan pada 26-28 Oktober 2021 di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei.