Profil Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia

KOMPAS.com - Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg lahir pada 24 Februari 1961.

Sejak 2013, Solberg menjabat sebagai perdana menteri Norwegia. Dia juga menjadi Pemimpin Partai Konservatif sejak Mei 2004.

Dikutip dari Wikipedia, dia diberi julukan "Iron Erna". Ini terinspirasi nama panggilan Margaret Thatcher, yakni "Wanita Besi".

Di masa awal kariernya, Solberg pertama kali terpilih dalam Storting pada 1989.

Dia menjabat sebagai Menteri Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah di Kabinet Kedua Bondevik, dari 2001 hingga 2005.

Selama masa jabatannya, ia mengawasi pengetatan kebijakan imigrasi dan persiapan usulan reformasi administrasi divisi Norwegia.

Setelah pemilihan 2005, ia memimpin kelompok parlemen Partai Konservatif hingga 2013.

Solberg menekankan dasar sosial dan ideologis dari kebijakan konservatif, meskipun partai tersebut juga menjadi lebih pragmatis.

Setelah memenangkan pemilihan September 2013, Solberg menjadi perdana menteri Norwegia.

Dia jadi wanita kedua yang memegang posisi tersebut, setelah Gro Harlem Brundtland.

Kabinet Solberg, yang sering secara informal disebut "Kabinet Biru-biru", pada awalnya adalah pemerintahan minoritas dua partai yang terdiri dari Partai Konservatif dan Partai Kemajuan.

Kabinet menjalin kerjasama formal dengan partai-partai Liberal dan Demokrat Kristen di Storting.

Pemerintahan Solberg terpilih kembali dalam pemilihan 2017, serta diperluas untuk mencakup Partai Liberal pada Januari 2018.

Koalisi minoritas yang diperluas ini secara informal disebut "Kabinet Biru-Hijau".

Pada Mei 2018, Solberg melampaui Kare Willoch, dan menjadi perdana menteri terlama Norwegia dari Partai Konservatif.

Pemerintahannya pun diperpanjang pada Januari 2019, dan memasukkan Partai Demokrat Kristen untuk mengamankan mayoritas di Parlemen.

Pada 13 September 2021, setelah pemilihan parlemen yang menggulingkan mayoritas pemerintahannya di Storting, dia mengakui kekalahan, menyerahkannya kepada Jonas Gahr Stre dari Partai Buruh untuk membentuk pemerintahan baru.

Meski begitu, dia akan tetap menjadi perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru dibentuk.