Taliban Berterima Kasih kepada Negara-negara yang Berjanji Kirim Bantuan ke Afghanistan

KABUL, KOMPAS.com - Pemerintahan Sementara Taliban pada Selasa (14/9/2021) berterima kasih kepada dunia karena telah berjanji untuk memberikan ratusan juta dollar bantuan ke Afghanistan.

Di sebuah konferensi Jenewa pada Senin (13/9/2021), sejumlah negara berjanji memberikan bantuan ke Afghanistan total 1,2 miliar dollar AS (Rp 17,1 triliun).

Kondisi Afghanistan memang sudah bergantung pada bantuan asing di tengah krisis ekonomi, yang membuat otoritas baru negara sampai tidak bisa memberi gaji, dan harga makanan yang melonjak.

Saat ini, Afghanistan berada di bawah Pemerintahan Sementara Taliban yang mengambil alih negara pada 15 Agustus dalam serangan kilat yang mengejutkan pasukan AS yang ditarik mundur.

Amir Khan Muttaqi, penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan dalam rezim Pemerintahan Sementara Taliban, mengatakan pada konferensi pers pada Selasa (14/9/2021) bahwa Taliban akan membelanjakan uang donor dengan bijak dan menggunakannya untuk mengentaskan kemiskinan.

"Imarah Islam (Taliban) akan mencoba yang terbaik untuk memberikan bantuan ini kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang benar-benar transparan," kata Muttaqi, seperti yang dilansir dari AFP pada Selasa (14/9/2021).

Dia juga meminta Washington untuk menunjukkan penghargaan kepada Taliban yang mengizinkan AS menyelesaikan penarikan pasukan dan evakuasi lebih dari 120.000 orang pada bulan lalu.

"Amerika adalah negara besar, mereka harus memiliki hati yang besar," katanya.

Muttaqi mengatakan Afghanistan, yang juga menghadapi kekeringan, telah menerima bantuan darurat dari negara-negara, seperti Pakistan, Qatar, dan Uzbekistan, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Dia mengatakan telah mengadakan diskusi dengan duta besar China tentang vaksin virus corona, dan tujuan kemanusiaan lainnya.

Ia menyebutkan Beijing menjanjikan 15 juta dollar AS (Rp 213,8 miliar) yang akan tersedia "segera".

Sejak Taliban mengambil alihan Afghanistan, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah menghentikan akses Afghanistan terhadap pendanaan.

Amerika Serikat juga telah membekukan uang tunai yang disimpan dalam cadangannya untuk Kabul.

Sementara, Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (13/9/2021) yakin bantuan ke Afghanistan dapat digunakan sebagai cara untuk menuntut Taliban memperbaiki hak asasi manusia di negaranya.

Pemerintahan Sementara Taliban yang baru saja dibentuk setelah merebut kekuasaan sangat dikhawatirkan mengembalikan kembali kebrutal yang mereka lakukan saat berkuasa dari 1996 hingga 2001. 

"Tidak mungkin memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan tanpa melibatkan otoritas de facto," kata Sekjen PBB kepada para menteri yang menghadiri pembicaraan di Jenewa.

"Sangat penting untuk terlibat dengan Taliban pada saat ini," ucapnya.

Taliban telah menjanjikan bentuk Pemerintahan Sementara yang lunak kali ini, tetapi praktiknya bertentangan, seperti terjadinya penembakan untuk membubarkan protes baru-baru ini oleh para wanita yang menyerukan hak atas pendidikan dan pekerjaan.

Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan dia "kecewa dengan kurang dijalankannya inklusivitas dari kabinet sementara Afghanistan, yang tidak mencakup perempuan dan sedikit non-Pashtun".

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya telah memperingatkan bahwa Taliban harus mendapatkan legitimasi dan dukungan, setelah pembicaraan dengan sekutu tentang bagaimana menghadirkan front persatuan.

Kabinet sementara, katanya, akan dinilai "berdasarkan tindakannya".

Sementara itu, warga Afghanistan terpaksa menjual barang-barang rumah tangga mereka untuk mengumpulkan uang guna membayar kebutuhan pokok.

Sehingga, pasar barang bekas yang menjamur di sebagian besar pusat kota ramai dikunjungi.

Ajmal Ahmady, mantan penjabat gubernur bank sentral Afghanistan, men-tweet pada pekan lalu bahwa negaranya tidak lagi memiliki akses ke sekitar 9 miliar dollar AS (Rp 128,3 triliun) dalam bentuk bantuan, pinjaman, dan aset.