Taiwan Bantu 105 ABK Indonesia yang Terdampar di Perairan Kembali ke Tanah Air

TAIPEI, KOMPAS.com – Pemerintah Taiwan membantu 105 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia yang terdampar di perairan sekitar Taiwan untuk kembali ke Indonesia dengan pesawat khusus.

Pada Maret, Kementerian Luar Negeri Taiwan mendapatkan laporan dari Kantor Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei bahwa ada banyak ABK Indonesia di kapal asing di perairan dekat Taiwan yang kontraknya telah berakhir.

Namun, pemilik kapal dan negara tempat kapal terdaftar tersebut belum menangani mereka dengan baik.

Hal ini membuat para ABK kesulitan untuk kembali ke tanah air dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka.

KDEI memahami, untuk memastikan keamanan anti-pandemi di perbatasan, Taiwan hanya mengizinkan kapal Taiwan dan ABK asing di kapal yang diinvestasikan dan dioperasikan oleh Taiwan untuk bertukar ABK di Taiwan.

Akan tetapi KDEI masih berharap Taiwan bisa mempertimbangkan alasan kemanusiaan untuk membantu memulangkan para ABK Indonesia kembali ke kampung halamannya.

Setelah menerima laporan tersebut, Pemerintah Taiwan segera mengadakan rapat koordinasi antar-kementerian untuk mengklarifikasi hak dan tanggung jawab terkait, serta mengembangkan rencana bantuan.

Menurut Konvensi Internasional tentang Perburuhan Maritim atau Maritime Labour Convention dan peraturan terkait lainnya, pemulangan ABK asing di kapal asing adalah tanggung jawab pemilik kapal, negara tempat kapal terdaftar, dan negara dari awak kapal.

Meski tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kapal asing terkait, pemerintah Taiwan membantu ABK Indonesia yang terdampar di laut untuk kembali ke tanah air.

Hal itu dilakukan Taiwan dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia internasional dan demi melaksanakan semangat bantuan kemanusiaan sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com.

Kementerian Luar Negeri Taiwan lantas berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan kantor Administrasi Pelabuhan Taiwan untuk mengembangkan rencana evakuasi.

Perencanaan tersebut juga melibatkan beberapa unit lainnya dan mendapat arahan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taiwan.

Setelah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan KDEI dan agen pelayaran kapal asing di Taiwan rencana pemulangan ABK Indonesia mulai dilaksanakan.

Rencana tersebut disusun sambil mempertimbangkan keamanan pencegahan pandemi di perbatasan dan berpegang pada prinsip kemanusiaan.

Setelah itu, para ABK dikumpulkan di pelabuhan Kaohsiung. Mereka dibawa melalui transit non-entry jalur anti-pandemi lalu menuju Bandara Internasional Kaohsiung.

Upaya tersebut melibatkan Pusat Komando Epidemi Central Taiwan (CECC), Kementerian Luar Negeri Taiwan, Pusat Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Coast Guard Administration Ocean Affairs Council (OAC), dan Kantor Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Taiwan.

Selain itu juga melibatkan Kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan Taiwan, Kantor Administrasi Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan Taiwan, dan Taiwan Port Corporation (TIPC).

Lebih dari 100 staf berhasil membantu 105 ABK Indonesia dan 16 WNI yang terdampar di Taiwan untuk kembali ke Indonesia dengan pesawat khusus yang diatur oleh pemerintah Indonesia pada Selasa (20/8/2021) pukul 23.00 waktu setempat.

Wakil Komandan Pusat Komando Pandemi Pusat Taiwan Tsung-Yen Chen memeriksa langsung proses tersebut.

Dia bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan keamanan anti-pandemi perbatasan serta hak ABK Indonesia untuk kembali ke negaranya.

Kepala Perwakilan KDEI Budi Santoso juga pergi ke Bandara Internasional Kaohsiung untuk menyambut rombongan ABK Indonesia.

Atas nama pemerintah Indonesia, dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Taiwan yang telah mengupayakan bantuan kemanusiaan tersebut.

Mengigat pandemi yang semakin parah, banyak negara telah mengadopsi peraturan kontrol perbatasan yang ketat untuk pendaratan awak kapal.

Oleh karenanya hingga saat ini, dilaporkan ada sekitar 250.000 ABK yang masih terdampar di perairan di seluruh dunia dan tidak dapat kembali ke negara asalnya dengan lancar.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan organisasi internasional lainnya telah menyatakan keprihatinan tentang hal ini.