IMF Jamin Taliban yang Kuasai Afghanistan Tidak dapat Akses Dana Bantuan

KABUL, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Afghanistan tidak akan lagi dapat mengakses sumber dana bantuan pinjaman.

Langkah itu menyusul pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban pada pekan lalu, seperti yang dilansir dari BBC pada Kamis (19/8/2021), dan seorang juru bicara IMF mengatakan alasannya karena komunitas internasional tidak mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban.

Sementara, sumber dana bantuan dari IMF lebih dari 370 juta dollar AS (Rp 5,3 triliun) yang telah ditetapkan akan tiba untuk Afghanistan pada 23 Agustus, yang merupakan bagian dari respons IMF global terhadap krisis ekonomi, telah diblokir.

Akses ke cadangan IMF dalam aset Hak Penarikaan Khusus (SDR), yang dapat dikonversi ke uang yang didukung pemerintah diblokir.

SDR adalah unit pertukaran IMF berdasarkan poundsterling, dolar, euro, yen, dan yuan.

"Seperti biasa, IMF didorong oleh pandangan masyarakat internasional," tambah juru bicara tersebut.

Hal itu terjadi setelah seorang pejabat dari pemerintahan Biden mengatakan kepada BBC bahwa aset bank sentral apa pun yang dimiliki pemerintah Afghanistan di AS tidak akan tersedia untuk Taliban.

Dalam sebuah surat kepada Menteri Keuangan AS Janet Yellen, anggota Kongres menyerukan jaminan bahwa Taliban tidak akan menerima dana bantuan yang didukung AS.

"Potensi alokasi SDR untuk menyediakan hampir setengah miliar dolar dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim dengan sejarah mendukung aksi teroris terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sangat memprihatinkan," tulis 17 penandatangan surat itu.

Sebelumnya, kepala bank sentral Afghanistan Ajmal Ahmady mengatakan AS telah memutus akses ke asetnya, sekitar 7 miliar dollar AS (Rp 101 triliun) di antaranya disimpan di Federal Reserve AS.

Ahmady, yang melarikan diri dari negara itu pada akhir pekan, men-tweet bahwa total cadangan Da Afghanistan Bank sekitar 9 miliar dollar AS (Rp 129,7 triliun) pada pekan lalu.

Namun dia mengatakan sesuai standar internasional, sebagian besar disimpan dalam aset yang aman dan likuid, seperti obligasi Treasury AS dan emas di luar negeri.

"Mengingat Taliban masih dalam daftar sanksi internasional, diharapkan bahwa aset tersebut akan dibekukan dan tidak dapat diakses oleh Taliban," tweet Ahmady.

“Kami dapat mengatakan bahwa dana yang dapat diakses oleh Taliban mungkin 0,1-0,2 persen dari total cadangan internasional Afghanistan. Tidak banyak,” terangnya.

Ahmady menambahkan bahwa pengiriman dolar fisik yang ditangguhkan Washington menyebabkan mata uang Afghanistan terdepresiasi. Mata uang Afghanistan, Afghani, telah jatuh ke rekor terendah.

"Saya percaya bank lokal telah memberi tahu pelanggan bahwa mereka tidak dapat mengembalikan dolar mereka, karena (Da Afghanistan Bank) belum memasok bank dengan dolar," tweet-nya.

"Ini benar. Bukan karena dana telah dicuri atau disimpan di lemari besi, tetapi karena semua dolar ada di rekening internasional yang telah dibekukan," ujarnya.

Pada Juni, IMF memberikan Afghanistan angsuran pinjaman terbaru yang telah disetujui pada November.

Pada bulan yang sama, PBB menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa "sumber utama pendanaan Taliban tetap kegiatan kriminal," termasuk "perdagangan narkoba dan produksi opium, pemerasan, penculikan untuk tebusan, eksploitasi mineral, dan pendapatan dari pengumpulan pajak di daerah-daerah di bawah kendali atau pengaruh Taliban."

Bank Dunia juga mendanai banyak proyek pembangunan di Afghanistan dan telah memberi 5,3 miliar dollar AS (Rp 76,3 triliun) sejak 2002. Bank Dunia belum menanggapi permintaan BBC untuk mengomentari status pendanaan ini saat ini.

Raksasa pengiriman uang independen Western Union juga telah menangguhkan layanan pengiriman uang ke Afghanistan "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

IMF telah mengambil langkah serupa terhadap rezim lain yang tidak diakui oleh mayoritas anggotanya, yaitu terjadi pada April 2019, ketika akses SDR diblokir setelah lebih dari 50 negara anggota menolak mengakui Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela.

IMF juga menghentikan pembayaran ke Myanmar setelah junta militer mengambil alih kendali.

Pada Senin (23/8/2021), IMF akan menyelesaikan alokasi SDR senilai 650 miliar dollas AS (Rp 9.363 triliun) untuk 190 negara anggotanya.