PBB: Pemerkosaan Massal di Kongo Memprihatinkan 243 Kasus dalam 2 Pekan

BRAZZAVILLE, KOMPAS.com - PBB mengeluarkan peringatan luas terhadap sistem kejahatan seksual di Kongo, di mana kelompok-kelompok bersenjata melakukan pemerkosaan massal.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar kesaksian dari orang-orang yang dipindahkan secara paksa di provinsi Tanganyika tenggara.

"Sangat prihatin dengan insiden kekerasan seksual yang meluas dan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan Kongo," ujar juru bicara UNHCR Shabia Mantoo, seperti yang dilansir dari The Guardian pada Jumat (13/8/2021).

"Hanya dalam 2 pekan terakhir, mitra kemanusiaan di zona kesehatan Kongolo dan Mbulula telah mencapai 243 insiden pemerkosaan, 48 di antaranya melibatkan anak di bawah umur di 12 desa berbeda," terang Mantoo.

Jumlah insiden yang sebenarnya diperkirakan lebih tinggi lagi, karena pelaporan kekerasan berbasis gender masih tabu di sebagian besar masyarakat.

“Serangan (pemerkosaan) tersebut dilaporkan dilakukan oleh kelompok bersenjata yang bersaing untuk mempertahankan kendali atas wilayah pertambangan, terutama tambang emas, dan sebagai pembalasan terhadap operasi militer yang dipimpin pemerintah,” kata Mantoo.

"Warga sipil terperangkap di tengah konfrontasi antara kelompok berbeda. Staf kami mendengar kesaksian yang mengerikan tentang kekerasan ekstrem," lanjutnya.

"Orang-orang yang dipindahkan secara paksa menuduh kelompok-kelompok bersenjata melakukan pemerkosaan massal ketika para wanita berusaha melarikan diri dari rumah mereka,” ucapnya.

Dia mengatakan beberapa wanita dan gadis telah diculik dan diperkosa di Tanganyika, dan uang tebusan telah diminta dari keluarga sebagai imbalan atas kebebasan mereka.

Menurut perkiraan PBB, hampir 310.000 orang telah tereancam bahaya dan kekerasan, tetapi tetap mengungsi di provinsi Tanganyika.

Mantoo mengatakan lebih dari 23.000 orang telah mengungsi di daerah Kongolo utara sejak Mei, menurut pihak berwenang setempat, dengan sebagian besar telah melarikan diri beberapa kali karena ancaman bahaya.

UNHCR meminta pihak berwenang Kongo untuk meningkatkan keamanan di daerah yang disebut "segitiga kematian", wilayah yang lebih luas untuk melindungi warga sipil, memungkinkan akses kemanusiaan, dan meluncurkan penyelidikan untuk membawa pelaku ke pengadilan.

Badan tersebut mengatakan telah menerima 36 persen dari 205 juta dollar AS (sekitar Rp 3 triliun) yang dibutuhkan untuk operasinya di Kongo.