22 Napi Tewas dalam Kerusuhan di Penjara, Ekuador Umumkan Kondisi Darurat

Presiden Guillermo Lasso memerintahkan agar "semua sumber daya manusia dan ekonomi" dikerahkan untuk memadamkan kericuhan.

Lasso menyatakan, militer akan bertanggung jawab di gerbang penjara, sementara polisi akan menangani bagian dalam.

Sampai saat ini, penanganan di lembaga pemasyarakatan dibebankan kepada warga sipil yang dilatih menjadi sipir.

Pengelola tahanan menerangkan, mereka sudah membatalkan kegiatan yang bisa membahayakan napi maupun sipir.

Dilansir AFP Kamis (22/7/2021), kunjungan kepada kerabat di sejumlah penjara Ekuador juga dibatalkan.

Media setempat melaporkan, kerusuhan terjadi di dua penjara. Satu di Guayas, dan kericuhan lainnya di Cotopaxi.

Selain 22 orang tewas, kerusuhan itu menyebabkan 57 korban luka, dengan delapan di antaranya polisi.

Sebanyak 14 narapidana terbunuh di Cotopaxi, dan lima penegak hukum terluka, demikian keterangan Menteri Alexandra Vela.

Sementara di Guayas, lima tahanan tewas dengan tiga polisi yang berusaha memadamkan kerusuhan terluka.

Vela mengatakan, di tengah kerusuhan seorang polisi perempuan dilaporkan diperkosa oleh pelaku.

Dua penjara tersebut juga menjadi lokasi kericuhan pada Februari lalu, dengan 79 orang disebut tewas akibat pertikaian dua geng kriminal.

Dalam kericuhan itu, para korban dipenggal dan mayat mereka dibakar, mengejutkan publik negara di Amerika Latin tersebut.

Penjara yang penuh sesak

Gubernur Cotopaxi Oswaldo Coronel mengungkapkan, para pelaku menggunakan bom hingga senjata berkaliber tinggi dalam kerusuhan tersebut.

Kekacauan it dimanfaatkan napi lain untuk kabur pada dini hari waktu setempat. Polisi mengatakan mereka sudah menangkap 78 di antaranya.

Sistem penjara di Ekuador mempunyai 60 fasilitas yang menampung sekitar 29.000 narapidana. Namun saat ini sudah penuh sesak dan kekurangan staf.

Pakar menjelaskan, saat ini terdapat 38.000 tahanan yang diawasi 1.500 sipir, berkurang dari sebelumnya 2.500 personel.

Pendahulu Lasso, Lenin Moreno sempat emngumumkan kondisi darurat pada 2020, setelah terjadi kericuhan yang membunuh 103 napi.