Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Moskwa, Diundang Rusia Hadiri Konferensi Keamanan

AFP melaporkan, agenda ini diketahui merupakan perjalanan ke luar negeri keduanya, sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta Myanmar.

Negara di kawasan Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak militer Myanmar menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Februari.

Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing meninggalkan ibu kota Naypyidaw pada Minggu (20/6/2021), dengan penerbangan khusus untuk menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskwa, menurut MRTV yang dikelola negara.

Dilaporkan bahwa “Dia hadir atas "undangan Menteri Pertahanan Rusia." Kemudian Min Aung Hlaing juga bahwa dia telah "disambut" oleh duta besar Rusia untuk Myanmar di bandara.

Pemberitaan itu tidak memberikan rincian tentang berapa lama dia diharapkan untuk tinggal di Rusia, sekutu dan pemasok senjata utama bagi militer Myanmar.

Kedutaan Myanmar di Rusia kemudian mengonfirmasi kedatangan Min Aung Hlaing ke kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

"Panglima telah tiba di Moskwa," kata seorang juru bicara kedutaan seperti dikutip oleh kantor berita.

Tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat telah menewaskan sedikitnya 870 warga sipil, menurut sebuah kelompok pemantau lokal.

Pada bulan Mei media lokal melaporkan kepala angkatan udara Myanmar menghadiri pameran helikopter militer di Moskwa.

Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan setelah Majelis Umum PBB mengambil langkah-langka keras dalam sebuah resolusi, menyerukan agar negara-negara anggota "mencegah aliran senjata" ke Myanmar.

Rusia abstain dari pemungutan suara yang diadakan pada Jumat (18/6/2021) di Jenewa.

Resolusi itu, yang tidak sampai menyerukan embargo senjata global, juga menuntut militer "segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai."

Sebanyak 119 negara menyetujui resolusi tersebut, dengan 36 abstain termasuk China, sekutu utama Myanmar.

Hanya satu negara yang menentangnya, yaitu Belarus.

Min Aung Hlaing menghadiri pembicaraan krisis dengan para pemimpin 10 negara blok ASEAN di Jakarta pada April, perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia merebut kekuasaan.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan "lima poin konsensus," yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional.

Namun sang jenderal mengatakan dalam wawancara televisi kemudian bahwa Myanmar belum siap untuk mengadopsi rencana tersebut.

Seorang utusan khusus hingga kini belum ditunjuk, dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.