Sah, Rusia Larang Kelompok-kelompok Alexei Navalny dan Dicap sebagai Ekstremis

MOSKWA, KOMPAS.com – Pengadilan Rusia menyatakan, kelompok-kelompok yang terkait dengan tokoh oposisi Alexei Navalny sebagai ekstremis lalu melarangnya.

Langkah tersebut bakal melarang sekutu Navalny dari pemilu dan selanjutnya akan memperkeruh hubungan AS-Rusia.

Padahal, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Joe Biden akan mengadakan pembicaraan di Jenewa pekan depan.

Melansir Reuters, nasib Navalny dan tindakan keras terhadap gerakannya bakal akan menjadi agenda dalam pertemuan tersebut.

Washington telah berulang kali meminta Moskwa membebaskan Navalny. Sementara Kremlin mengatakan, masalah ini murni urusan domestik dan bukan urusan Biden.

Rusia juga menggambarkan Navalny sebagai pembuat masalah yang didukung AS, sesuatu yang disangkal Navalny.

Putusan Rabu tersebut merupakan babak terakhir dalam tindakan keras terhadap lawan domestik paling sengit Putin.

Putusan tersebut menghantam jaringan politik yang dibangun Navalny selama bertahun-tahun untuk mencoba menantang cengkeraman Putin di tanah Rusia.

Putin telah berkuasa sebagai presiden atau perdana menteri sejak 1999. Sementara Navalny hingga saat ini masih dipenjara sejak Januari.

Navalny juga telah mengajukan tantangan kepada Putin melalui aksi protes jalanan dan investigasi korupsi yang dia harap akan membawa perubahan kepemimpinan.

Kasus hukum terhadap jaringan Navalny diajukan oleh kantor kejaksaan tinggi Moskwa.

Kantor tersebut menuduh Navalny dan sekutunya mencoba mengobarkan revolusi dengan berusaha mengacaukan situasi sosial-politik di Rusia dengan aktivitas mereka.

Seorang juru bicara kantor kejaksaan tinggi Moskwa mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa dia senang dengan putusan tersebut.

Setelah sidang selama 12,5 jam di balik pintu tertutup, pengacara Navalny mengatakan bahwa mereka akan mengajukan banding.

Pengacara tersebut menambahkan, bukti yang diajukan oleh jaksa tidak memuaskan.

Serangan hukum itu mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah Rusia di masa lalu terhadap kelompok sayap kanan, sejumlah organisasi Islam, dan Saksi Yehuwa.

Kelompok-kelompok tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok ekstremis oleh pengadilan dan dilarang.

Navalny dan sekutunya membantah tuduhan jaksa.

Mereka menyebut tuduhan itu sebagai upaya untuk menghancurkan oposisi politik terhadap partai Rusia Bersatu yang berkuasa menjelang pemilu parlemen pada September.

Dalam sebuah pesan yang diunggah di akun Instagram Navalny, dia disebut-sebut mendesak para pendukungnya untuk tidak berkecil hati.

"Kita tidak akan kemana-mana," bunyi pesan itu.

"Kita akan mencerna ini, memilah-milah, mengubah, dan berkembang. Kita akan beradaptasi. Kita tidak akan mundur dari tujuan dan ide kita. Ini adalah negara kita dan kita tidak memiliki yang lain,” sambung pesan tersebut.

Putusan tersebut secara resmi mengakhiri aktivitas jaringan kelompok yang dibentuk oleh Navalny.

Secara khusus, putusan tersebut menargetkan Yayasan Anti-Korupsi Navalny yang telah menghasilkan investigasi tingkat tinggi terhadap dugaan korupsi pejabat-pejabat Rusia.

Selain itu, putusan juga menargetkan markas besar kampanye regional Navalny yang telah dimobilisasi di masa lalu untuk mengorganisir protes anti-Kremlin.

Pihak berwenang sekarang memiliki kekuatan formal untuk memenjarakan para aktivis dan membekukan rekening bank mereka jika mereka melanjutkan kegiatan mereka.

Kasus itu telah mendorong sekutu Navalny untuk menangguhkan kelompok itu bahkan sebelum putusan itu dikeluarkan.

Menjelang putusan, Putin pekan lalu menandatangani undang-undang yang melarang anggota organisasi ekstremis mencalonkan diri.

Dikombinasikan dengan putusan pengadilan, undang-undang baru itu mengakhiri harapan beberapa sekutu Navalny untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.