Pemimpin Junta Militer Myanmar Akan ke Jakarta, Hadiri Pertemuan ASEAN

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing bakal menghadiri pertemuan khusus para pemimpin ASEAN di Jakarta, Indonesia, pekan depan.

Hal itu dikabarkan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (17/4/2021) sebagaimana dilansir AFP.

Jika Min Aung Hlaing benar-benar hadir, itu akan menjadi agenda resmi pertamanya ke luar negeri sebagai pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Junta militer berusaha memadamkan gerakan anti-kudeta dengan kekuatan mematikan, menewaskan lebih dari 720 orang dan menahan sekitar 3.100 orang.

Komunitas internasional, sebagian besar, mengutuk junta militer karena menggunakan kekuatannya terhadap warga sipil tak bersenjata.

Bahkan, ada beberapa negara yang menjatuhkan sanksi kepada perwira militer Myanmar, keluarga mereka, dan bisnis yang terkait dengan militer Myanmar.

"Beberapa pemimpin telah mengonfirmasi kehadiran mereka termasuk MAH Myanmar (Min Aung Hlaing)," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat.

Pertemuan ASEAN itu sendiri diharapkan dapat mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar pasca-kudeta dan akan dilakukan pada 24 April.

Junta militer secara konsisten membenarkan kudeta mereka dengan menuduh adanya kecurangan dalam pemilu yang digelar pada November 2020.

Amnesti

Berita tentang kehadiran pemimpin junta dalam pertemuan ASEAN di Jakarta mendatang berembus saat Myanmar akan membebaskan lebih dari 23.000 tahanan di seluruh negeri.

Myanmar biasanya memberikan amnesti tahunan kepada ribuan tahanan untuk memeringati liburan Tahun Baru tradisional, alias Thingyan.

Tapi tahun ini, aktivis anti-kudeta menggunakan hari libur itu sebagai kesempatan untuk menguatkan aksi protes karena meningkatnya jumlah korban tewas dan penangkapan massal.

Seorang pejabat Myanmar yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan kepada AFP bahwa penjara di seluruh negeri akan mulai membebaskan lebih dari 23.000 orang.

Pada Februari, junta membebaskan tahanan dalam jumlah yang sama.

Beberapa kelompok hak asasi manusia pada saat itu khawatir langkah tersebut akan melonggarkan penjara sehingga dapat diisi untuk menahan penentang junta militer.

Tepat sebelum Hari Angkatan Bersenjata, junta militer juga membebaskan sekitar 900 demonstran yang dipenjara.

Tetapi sejak kudeta militer pada 1 Februari, lebih dari 3.100 orang, sebagian besar dari mereka pengunjuk rasa dan aktivis anti-kudeta, telah ditahan menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Junta militer kini mengeluarkan surat perintah penangkapan setiap malam melalui media yang dikelola pemerintah.

Penangkapan itu menargetkan selebritas, influencer, jurnalis, dan aktivis terkemuka dengan banyak pengikut di media sosial.

Sekitar 80 dokter juga telah ditetapkan sebagai buronan karena dianggap berusaha merusak perdamaian dan stabilitas.