Militer Myanmar Blokir Facebook demi 'Stabilitas'

Para pejabat mengatakan pemblokiran media sosial yang digunakan banyak orang di Myanmar untuk memberi informasi online itu demi 'stabilitas'.

Facebook sejauh ini telah menjadi titik temu bagi para penentang kudeta pada Senin.

Pembangkangan sipil lebih lanjut tampak pada penolakan anggota parlemen untuk meninggalkan kompleks mereka di ibu kota.

Kudeta, yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, memasang junta beranggotakan 11 orang, mengakhiri periode singkat pemerintahan mayoritas sipil.

Militer mengatakan pemilihan pada November adalah penipuan, meskipun komisi pemilihan negara mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, bersama dengan Presiden Win Myint, ditahan dan pada Rabu polisi mengajukan tuntutan terhadap mereka.

Tuduhan terhadapnya termasuk kepemilikan perangkat komunikasi yang melanggar hukum, walkie-talkie yang digunakan oleh staf keamanannya.

Sementara Presiden Myint dituduh melanggar aturan saat pandemi Covid-19 dengan berkampanye untuk pemilihan November lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi.

Sejauh mana peran Facebook?

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan akses ke Facebook akan diblokir hingga 7 Februari. Akan tetapi aksesnya masih bisa dilakukan secara sporadis.

Anthony Aung, yang memiliki usaha agen tur di Yangon, kota utama, mengatakan kepada BBC bahwa dia masih memiliki akses ke situs tersebut melalui wifi namun tidak bisa melalui data seluler.

Dia mengatakan "orang-orang di sekitar saya semua terburu-buru untuk mengunduh aplikasi dan VPN alternatif", jaringan pribadi virtual, yang memungkinkan pengguna untuk menghindari pembatasan internet.

Beberapa jam kemudian, Aung mengatakan Facebook telah sepenuhnya diblokir.

Mahasiswa di Yangon, Min Htet mengatakan pendidikannya telah ditangguhkan karena pandemi Covid-19. "Memblokir Facebook hari ini berarti kebebasan anak muda dibatasi mulai sekarang," katanya kepada Reuters.

Setengah dari 54 juta orang Myanmar menggunakan Facebook dan para aktivis telah membuat halaman di media sosial itu untuk mengoordinasikan perlawanan terhadap kudeta.

Facebook menjadi populer di Myanmar karena perusahaan media sosial itu pada awalnya mengizinkan aplikasinya digunakan tanpa biaya data sehingga konsumen dapat menghindari membayar biaya telekomunikasi yang mahal.

Raksasa media sosial itu mengakui gangguan tersebut, dengan mengatakan "kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka dan mengakses informasi penting."

Perusahaan telekomunikasi Telenor Myanmar, yang merupakan bagian dari Norwegian Telenor Group, mengatakan akan mematuhi perintah untuk memblokir Facebook, tetapi menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hal itu melanggar hukum hak asasi manusia.