China Halangi Upaya Dewan Keamanan PBB Kecam Kudeta di Myanmar

Kabar itu muncul setelah dewan menggelar pertemuan secara tertutup untuk membahas perkembangan di "Negeri Seribu Pagoda".

Pada Senin (1/2/2021), Tatmadaw atau militer Myanmar melakukan kudeta dengan menangkap sejumlah pemimpin sipil.

Di antara pemimpin yang ditangkap adalah Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan petinggi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya.

Tatmadaw kemudian membentuk pemerintahan sementara, dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing mendapat mandat tertinggi.

Di kota besar seperti Yangon, tanda-tanda masyarakat tidak akan mematuhi Tatmadaw dan bakal melawan mulai terlihat.

Dalam pertemuan tertutup, Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan pernyataan gabungan karena China menggunakan hak vetonya.

Sebuah pernyataan gabungan membutuhkan dukungan dari "Negeri Panda", yang saat ini merupakan anggota tetap DK PBB.

Sebelumnya, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner mengecam manuver yang dilakukan oleh Tatmadaw.

Schraner mengatakan. angkatan bersenjata jelas tidak bisa menerima fakta mereka kalah dalam dalam pemilu 8 November 2020.

"Sudah jelas hasil dari pemilu lalu adalah kemenangan besar bagi partai Aung San Suu Kyi," papar Schraner.

Kenapa China halangi kecaman Dewan Keamanan PBB?

Pakar Myanmar National University of Singapore Elliott Prasse-Freeman menyatakan, Beijing nampaknya memberi dukungan diam-diam.

"Mereka nampaknya berusaha menempatkan bahwa masalah ini adalah isu internal Myanmar, dan kita hanya menyaksikan 'reshuffle kabinet'," papar Prasse-Freeman.

Dilansir BBC Rabu (3/2/2021), dia menjelaskan meski tidak mempunyai dampak signifikan, pernyataan DK PBB bisa menyatukan tanggapan dunia.

Sebastian Strangio, editor di The Diplomat menerangkan, langkah China sejalan sikap skeptisnya terkait intervensi internasional.

"Negeri Panda" sebelumnya sudah memeringatkan, tekanan maupun sanksi dunia hanya akan memperburuk negara di Asia Tenggara tersebut.

Meski menghalangi upaya Barat menghukum Naypyidaw, Strangio berujar bukan berarti mereka senang dengan adanya kudeta.

Menurut Strangio, selama ini Beijing sudah berinvestasi banyak untuk membangun relasi bagus dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

"Karena itu, kembalinya militer berarti China harus berurusan dengan institusi yang paling curiga dengan niat mereka," paparnya.