Kekhawatiran Umat Islam Indonesia akan Status Halal Vaksin Covid-19 Disorot Media Amerika

BEIJING, KOMPAS.com - Pada Oktober lalu di China, ketika para diplomat Indonesia bekerja untuk memastikan kesepakatan jutaan dosis bagi warga Indonesia, para ulama Muslim memiliki kekhawatiran tersendiri: apakah vaksin Covid-19 halal dan sesuai syariat Islam?

Media Amerika Serikat (AS) yang berbasis di New York, Associated Press (AP) menyoroti kekhawatiran tersebut. 

Melansir AP, pertanyaan tentang apakah produk babi digunakan dalam pembuatan vaksin Covid-19 (yang dilarang di sejumlah kelompok agama) telah meningkatkan kekhawatiran akan terganggunya kampanye vaksinasi.

Gelatin yang berasal dari daging babi telah banyak digunakan sebagai penstabil, untuk memastikan vaksin tetap aman dan efektif selama masa penyimpanan dan pengiriman.

Beberapa perusahaan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin bebas produk babi.

Di antara perusahaan-perusahaan itu adalah; perusahaan farmasi Swiss Novartis yang telah memproduksi vaksin meningitis tanpa produk babi, sementara AJ Pharma yang berbasis di Saudi dan Malaysia saat ini sedang mengerjakan salah satu vaksin mereka sendiri.

"Namun permintaan, rantai pasokan yang ada, biaya dan umur simpan yang lebih pendek dari vaksin yang tidak mengandung gelatin babi bermakna bahwa gelatin akan tetap digunakan di sebagian besar vaksin selama bertahun-tahun," ungkap Dr Salman Waqar sekretaris jenderal Asosiasi Medis Islam Inggris.

Menurut Juru bicara Pfizer, Moderna dan AstraZeneca, produk babi tidak ada dalam vaksin Covid-19 mereka. 

Akan tetapi, karena persediaannya terbatas dan sudah disepakati oleh beberapa negara lain, itu artinya negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia akan menerima vaksin yang belum disertifikasi bebas gelatin.

Hal itu membuat dilema bagi komunitas religius seperti Muslim dan Yahudi Ortodoks, di mana konsumsi produk babi dianggap haram dan najis secara agama mereka, serta bagaimana larangan itu juga diterapkan pada pengobatan.

"Ada perbedaan pendapat di antara pakar agama, tentang jika Anda menggunakan gelatin babi dan mengubahnya dalam transformasi kimiawi yang ketat," kata Waqar, "Apakah itu masih dianggap tidak suci secara agama untuk digunakan?"

Sementara menurut Profesor Dr Harunor Rashid dari University of Sydney, mayoritas konsensus dari perdebatan sebelumnya tentang penggunaan gelatin babi dalam vaksin adalah boleh dalam hukum Islam dengan alasan "bahaya yang lebih besar akan terjadi jika tidak menggunakan vaksin".

Penilaian serupa juga datang dari pemuka agama di komunitas Yahudi Ortodoks. "Menurut hukum Yahudi, larangan mengonsumsi babi atau menggunakan produk babi hanya dilarang ketika kita secara alamiah memakannya," kata Rabbi David Stav, ketua Tzohar sebuah organisasi kerabian di Israel.

Jika produk babi disuntikkan ke tubuh (melalui vaksin dalam bentuk gelatin), tidak dimakan melalui mulut, maka "tidak ada larangan dan tidak ada masalah, khususnya ketika kita lebih mengkhawatirkan soal penyakitnya," imbuh Stav.

Di Indonesia, pemerintah sudah mengatakan akan menyertakan ulama Muslim ke dalam proses pengadaan dan sertifikasi untuk vaksin Covid-19.

"Komunikasi publik mengenai status halal, harga, kualitas dan distribusi harus dipersiapkan dengan matang," ujar Presiden Indonesia Joko Widodo pada Oktober lalu dikutip AP.

Ketika para diplomat Indonesia juga para ulama Muslimnya berada di China, mereka memeriksa fasilitas Sinovac Biotech China.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan beberapa kesepakatan pengadaan vaksin Covid-19 dengan perusahaan tersebut dalam jutaan dosis.

Adapun Sinovac Biotech, serta perusahaan China Sinopharm dan CanSino Biologics yang seluruhnya memiliki vaksin Covid-19 dalam uji klinis tahap akhir dan kesepakatan jutaan dosis di seluruh dunia sampai berita ini ditayangkan belum menanggapi permintaan AP untuk informasi bahan-bahan vaksin mereka.