Dilarang Berserikat hingga Berekspresi, Pelanggaran HAM Korea Utara Dikecam AS dan Aliansinya

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Delapan negara mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara setelah melakukan konferensi video tertutup di Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan oleh Jerman pada Jumat (11/12/2020).

Dalam konferensi virtual, di antaranya hadir perwakilan dari AS, Perancis, Inggris, Jepang, Estonia, Belgia, dan Republik Dominika.

"Situasi hak asasi manusia di DPRK (Korea Utara) mengerikan dan semakin buruk dari hari ke hari," kata kedelapan dalam deklarasi bersama yang dibacakan oleh duta besar Jerman Christoph Heusgen seperti yang dilansir dari AFP pada Sabtu (12/12/2020).

Disebutkan bahwa hampir semua hak asasi manusia setiap individu dilucuti, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, berserikat, bergerak, dan beragama atau memiliki kepercayaan, di antara banyak lainnya.

"Kebebasan media tidak ada, juga tidak ada kemungkinan oposisi politik terhadap cengkeraman ketat rezim terhadap rakyatnya," ujar mereka.

Deklarasi bersama tersebut secara khusus mengkritik "sistem kamp penjara politik yang telah berlangsung lama di Korea Utara".

Di kamp tersebut diungkapkan, "ratusan ribu warga Korea Utara, termasuk anak-anak, telah meninggal sebagai akibat dari penyiksaan, kerja paksa, eksekusi cepat, kelaparan, kekerasan berbasis seksual dan gender serta bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya."

Diungkapkan juga bahwa "saat kita berbicara, 100.000 tahanan semakin menderita secara mengerikan karena dianiaya dan disiksa setiap hari."

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berkali-kali lipat dan berat yang dilakukan oleh negara, khususnya kekerasan seksual dan berbasis gender, tidak terbayangkan. Mereka harus segera dihentikan," tuntut delapan negara tersebut.

Mereka juga menyerukan pembebasan "warga Jepang dan Korea Selatan yang diculik" di Korea Utara.

Dalam konferensi tersebut disimpulkan bahwa "situasi mengerikan itu, jika tidak dianggap situasi tragis dari populasi Korea Utara, itu karena kebijakan sinis rezim, menempatkan senjata nuklir sebagai yang pertama dan makanan untuk rakyatnya sebagai yang terakhir."

Antara 2014 dan 2017, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan publik tahunan tentang pelanggaran H.

Sejak 2018, penentangan oleh Rusia, China, dan sejumlah kecil anggota dewan telah mencegah sesi publik ini.