Perancis, AS, dan Turki Bersama Rusia Akan Kawal Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Armenia-Azerbaijan

PARIS, KOMPAS.com - Perancis dan Amerika Serikat segera kirim dilegasi ke Moskwa untuk membahas peran dalam upaya mengamankan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan setelah Rusia kirim pasukan penjaga perdamaian di Nagorno-Karabakh.

Kedatangan pasukan penjaga perdamaian Rusia pada Selasa (10/11/2020) untuk di daerah kantong itu memperluas jejak militer negaranya di antara bekas republik Soviet yang dipandangnya sebagai halaman belakang strategis.

Moskwa menjadi ketua bersama kelompok internasional yang mengawasi perselisihan Nagorno-Karabakh dengan Washington dan Paris.

Namun AS dan Perancis tidak terlibat dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Rusia, Armenia dan Azerbaijan untuk mengakhiri enam pekan pertempuran di daerah kantong tersebut, yang mulai meledak pada 27 September.

"Kami sama sekali tidak ingin menjauhkan diri dari rekan-rekan Amerika dan Perancis kami," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov seperti yang dilansir dari Reuters pada Kamis (12/11/2020).

“Apalagi kami sudah mengundang mereka ke Moskwa. Mereka akan tiba dalam beberapa hari ke depan untuk membahas bagaimana mereka dapat berkontribusi pada implementasi kesepakatan yang dicapai.”

Kesepakatan itu, yang mengunci keuntungan teritorial oleh pasukan Azeri melawan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh.

Alhasil, memicu protes di Armenia yang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Nikol Pashinyan ketika kesepakatan diumumkan pada Selasa pagi.

Ratusan demonstran berunjuk rasa untuk hari ketiga di ibukota Armenia Yerevan pada Kamis, meneriakkan, "Nikol adalah pengkhianat!"

Mereka kemudian berbaris ke markas Dinas Keamanan untuk menuntut pembebasan beberapa pemimpin oposisi dan aktivis yang ditahan pada Rabu (11/11/2020).

Pashinyan terpilih pada 2018 setelah adanya protes jalanan terhadap dugaan korupsi mantan elit politik.

Ia mengataan pada Kamis bahwa telah menandatangani perjanjian untuk mengamankan perdamaian dan menyelamatkan nyawa.

Turki

Turki, yang telah mendukung Azerbaijan atas konflik tersebut, menandatangani protokol dengan Rusia pada Rabu untuk mendirikan pusat pemantauan bersama.

Tujuannya, mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memantau kesepakatan perdamaian.

Turki menyetujui kesepakatan terkahir itu, setelah 3 upaya gencatan senjata sebelumnya dengan cepat gagal.

Rincian pemantauan belum dikerjakan dan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Kamis bahwa para pejabat Rusia akan berada di Ankara pada Jumat untuk membahas itu.

Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, yang sekarang bergabung dengan 8 negara bekas republik Soviet lainnya di mana Rusia memiliki kehadiran militer.

Moskwa memiliki pangkalan militer di 5 negara tetangga serta pasukan di wilayah yang memisahkan diri dari 3 negara lainnya.

Merasa sia-sia

Warga Armenia yang tinggal lebih dekat ke Nagorno-Karabakh, dilaporkan telah menanggung banyak kekalahan yang mengorbankan lebih dari 1.300 pejuangnya.

Saat Pashinyan mengumumkan kesepakatana itu, para warga Armenia di sana memiliki perasaan campur aduk.

Satu sisi mereka menyambut baik pasukan kecil penjaga perdamaian Rusia yang menuju ke daerah kantong pada Kamis.

"Kami senang pasukan penjaga perdamaian datang, tetapi pada saat yang sama kami sedih karena kami menyerahkan wilayah itu," kata Armen Manjoyan,

Seorang pengemudi berusia 45 tahun, di luar desa Yelpin Armenia antara Yerevan dan perbatasan Azeri, mengatakan di sisi lain ia sedih dengan kesepakatan itu.

“Kami semua berjuang untuk itu (mengukuhkan wilayah), tapi ternyata sia-sia. Saya pikir itu bukan keputusan yang tepat,” ujarnyal.