Pejabat Sydney Ini Terlibat Organisasi Terkait Partai Komunis China

KOMPAS.com - Robert Kok, seorang pejabat Pemerintah Kota Sydney, Australia, mengakui keterlibatannya dalam sebuah organisasi yang disebut-sebut terkait dengan Partai Komunis China (PKC).

Pengakuan ini tertuang dalam laporan "Daftar Kepentingan" atau 'register of interests' yang harus didaftarkan secara tertulis jika seseorang menduduki jabatan publik di Australia.

Robert pernah menjadi wakil walikota Sydney dan kini menjabat sebagai salah satu konselor atau anggota dewan. Ia terbilang sudah cukup lama menjadi pejabat di Pemerintah Kota Sydney.

Dalam laporan "Daftar Kepentingan" yang dia sampaikan pada bulan September 2019, Robert menyebutkan keterlibatannya dengan lembaga Australia Council for Promotion of Peaceful Reunification (ACPPRC).

ACPPRC merupakan organisasi yang pernah diketuai oleh pengusaha asal China dan donatur politik di Australia bernama Huang Xiangmo.

Organisasi ini aktif mempromosikan "reunifikasi di seluruh Selat Taiwan" serta "membangun perdamaian" di seluruh Asia Pasifik, namun sejumlah kalangan menyebutnya sebagai beroperasi untuk kepentingan-kepentingan Beijing.

Meski Robert Kok sudah melaporkan keterlibatannya dengan ACPPRC sejak September tahun lalu, namun baru menjadi sorotan pekan ini setelah adanya permintaan dari ABC News kepada Pemkot Sydney (City of Sydney Council).

Dokumen itu juga mengungkap perjalanan yang dilakukan Robert ke Najing dan Hangzhou di tahun 2018 yang sebagian disponsori oleh pihak berwenang China.

Organisasi 'pro-Beijing'

Dalam pemeriksaan yang dilakukan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) tahun lalu terungkap bahwa ACPPRC adalah "front" yang beroperasi di Australia untuk kepentingan Pemerintah China.

ACPPRC pernah dipimpin oleh Huang Xiangmo, yang telah dilarang berada di Australia sejak tahun lalu karena dikhawatirkan memiliki kaitan dengan PKC. Dugaan ini dikemukakan oleh lembaga-lembaga keamanan di Australia.

Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University (CSU) mengatakan penelitiannya menunjukkan ACPPRC adalah salah satu organisasi "pro-Beijing" paling aktif yang berada di luar China.

"Partai Komunis China memiliki unit Front Bersatu yang tugasnya melakukan operasi menyebar pengaruh di luar negeri untuk kepentingan (PKC)," jelasnya.

"Ini adalah organisasi politik yang beroperasi di Australia atas nama Partai Komunis China," tambahnya.

"Organisasi ini (ACPPRC) terkait langsung dengan Front Bersatu, diarahkan dan sesekali diperintah langsung oleh badan pusat di China," jelas Profesor Hamilton.

Profesor Hamilton turut memberi masukan tentang ACPPRC saat Pemerintah Federal menyusun RUU Interferensi Asing dua tahun lalu.

Masukan ini menyoroti hubungan ACPPRC dengan PKC, dan menyebutnya sebagai cabang organisasi China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPNR) di Australia.

Laporan penyelidikan serupa di Amerika Serikat menyebutkan jaringan ini dikendalikan oleh unit Front Bersatu yang dikelola negara.

Selain melaporkan hubungannya dengan ACPPRC, pejabat Pemkot Sydney Robert Kok juga melaporkan posisinya sebagai penasehat Asosiasi Perdagangan dan Budaya Ekonomi China Australia (ACETCA).

Namun kepada ABC News Robert mengaku keterlibatannya dengan kedua organisasi itu "sangat terbatas dan bersifat kehormatan".

"Kedua kelompok ini memiliki sejarah mendukung perayaan Tahun Baru Imlek di kota ini," kata Robert.

"ACETCA terlibat dalam parade lentera bulan dan ACPPRC terlibat dalam menyiapkan lampu-lampu untuk Gedung Opera," jelasnya.

"Saya terlibat dalam kedua acara tersebut dalam jabatan saya sebelumnya sebagai ketua Badan Penasehat Festival Tahun Baru Imlek Sydney," katanya.

"Saya tidak terlibat dengan kedua kelompok di luar konteks ini. Tidak ada kelompok yang pernah meminta nasehat saya, saya juga tidak pernah memberikannya," kata Robert.

"Sebagai councillor Kota Sydney, saya memiliki sejarah panjang dalam mengadvokasi komunitas Asia yang banyak dan beragam," tambahnya.

Robert Kok mengatakan perjalanannya ke China pada 2018 lalu bersifat resmi, dan didukung penuh oleh anggota dewan lainnya.

Dia mengaku laporan yang dia buat untuk "Daftar Kepentingan" dilakukan sesuai dengan aturan dan dia tidak berusaha menyembunyikannya.

Seorang juru bicara Walikota Sydney menyebut pertanyaan-pertanyaan dari ABC News ini sebagai sesuatu "mengecewakan".

"Sebagai wakil ketua sub-komite Pengembangan Ekonomi dan Bisnis serta sub-komite Budaya dan Kreatif, Councillor Kok menjalin hubungan dengan banyak konsulat lokal," katanya.

"Termasuk bekerja sama dengan Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei," katanya.

"Setiap tahun, kota ini menerima banyak delegasi pengusaha dan pemerintahan Taiwan," tambah jubir tersebut.

"Councillor Kok juga bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan untuk mempromosikan Sydney secara internasional," tambahnya.

Jubir ini menyatakan sebelum laporan "Daftar Kepentingan" dipublikasikan minggu lalu, laporan itu sudah tersedia bagi "pihak yang berkepentingan" jika diperlukan.

Politisi dan mantan politisi Australia lainnya yang juga terdaftar sebagai penasehat ACPPRC termasuk Nick Bolkus, Meredith Burgmann, Sonia Hornery, Jeff Hunter, Virginia Judge, Daryl Maguire, John Mills, dan Jonathan O'Dea.