Palestina Kecam Drama TV yang Promosikan Normalisasi dengan Israel

Drama berjudul Umm Haroun dan Exit 7 itu ditayangkan oleh Pusat Penyiaran Timur Tengah (MBC), jaringan Saudi TV yang berbasis di Saudi.

Kanal itu menayangkan banyak drama dan opera sabun setiap malam selama bulan Ramadhan, seperti dilaporkan Al Jazeera Rabu (29/3/2020).

Hazem Qassem, juru bicara Hamas yang menguasai Jalur Gaza menyatakan drama TV seharusnya "menyuarakan rakyat dan pemikirannya", bukan sebaliknya.

Qassem menerangkan, ada drama Arab yang diproduksi pada tahun ini tidak menghormati gagasan itu, dan menyuarakan ide aneh mengenai pemakluman atas okupansi Tel Aviv.

"Mereka berani mempertanyakan tentang Palestina. Israel adalah ancaman dan akan tetap menjadi musuh nomor satu negara Arab," jelas Qassem.

Musab al-Braim, juru bicara pergerakan Jihad Islam juga mengecam drama itu, karena dia anggap "pukulan telak" bagi Muslim dan Arab.

Braim menuding acara itu mempertontonkan seperti apa pemerintah atau negara asal produksi serial itu. "Nampaknya moral mereka mulai terkikis," keluhnya.

Memaklumkan relasi

Salama Marouf dari Kantor Pers Pemerintahan Jalur Gaza mengatakan, penggunaan televisi saat ini menunjukkan adanya upaya mengubah padangan Arab mengenai Palestina.

Dia menuturkan adanya tayangan guna mempromosikan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv merupakan hal yang tidak masuk akal baginya.

"Apalagi (serial) ini keluar dari negara atay pihak yang seharusnya berada dalam garda terdepan membela hak Palestina," kecam Marouf.

Tidak seperti Jordania atau Mesir yang mempunyai pejanjian damai dengan Tel Aviv, banyak negara Arab lain yang tak mengakuinya.

Meski begitu, sejumlah negara seperti Arab Saudi dan Bahrain mulai merapat dalam beberapa tahun terakhir setelah mereka menganggap Iran ancaman yang jauh lebih besar.

Ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah, anggota Liga Arab memberikan reaksi yang berbeda.

Tidak adanya penolakan yang tegas dan terpadu terhadap rencana itu, ujar analis, menjadi tanda bahwa relasi mereka mulai cair dengan Israel.

Proposal Trump menepikan Palestina, dan merupakan pelanggaran bagi Resolusi PBB 242, berisi seruan agar Israel meninggalkan daerah yang mereka duduki saat Perang 6 Hari 1967.