8 Sikap UB Terkait Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia

KOMPAS.com - Anggota dewan profesor dan perwakilan civitas academika Universitas Brawijaya (UB) memberikan pernyataan sikap tentang penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di depan gedung rektorat Universitas Brawijaya, pada Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Dewan Profesor UB, Prof. Sukir Maryanto menyampaikan, para sivitas akademika yang ikut dalam pernyataan sikap ini terdiri dari dewan guru besar, dosen, hingga mahasiswa Universitas Brawijaya.

Baca juga: 10 Kampus dengan Mahasiswa Lolos MSIB 2024 Terbanyak, UB Nomor 1

Dalam pernyataan sikap, Prof. Sukir menjelaskan, Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila.

Negara Hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum.

Penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola, dan kepemimpinan.

Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini, maka momentum yang tepat adalah untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Lalu bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan," ujar Prof. Sukir.

Dia mengatakan, kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara.

UB sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.

Dengan adanya kejadian di atas, maka sivitas akademika UB menyampaikan 8 sikap tentang penegakan hukum dan etika  demokrasi di Indonesia:

1. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

2. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik, sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.

Baca juga: Biaya Kuliah Jurusan Kedokteran UI, UGM, Unpad, Unair, dan UB pada 2024

3. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan desa, agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan.

4. Mengimbau TNI, POLRI, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman.

5. Mengimbau para penyelenggara pemilu, yakni KPU, dan Bawaslu agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil.

6. Mengimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics.

7. Mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan.

Baca juga: Pemilu 2024, Rektor UB Serukan 4 Imbauan Ini

8. Mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa.