Kuota KIP Kuliah Hampir Capai 1 Juta Mahasiswa pada 2024

KOMPAS.com - Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbud Ristek, Prof. Nizam menyebut, pemerintah menyiapkan beasiswa KIP kuliah untuk 985.577 mahasiswa, baik PTN maupun PTS dengan anggaran mencapai Rp 13,9 triliun pada 2024.

Artinya, anggaran KIP Kuliah yang disediakan naik Rp 2,2 triliun dari tahun 2023.

Meskipun KIP Kuliah menjangkau hampir 1 juta mahasiswa, tapi belum dapat menutup seluruh kebutuhan mahasiswa.

Baca juga: PTN-BH Milik Negara, Kemendikbud: Harusnya Terjangkau dan Tidak Mahal

"Karenanya, kita harapkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dapat mengembangkan skema-skema pendanaan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan," kata Prof. Nizam dilansir dari laman Dikti Kemendikbud Ristek, Selasa (6/2/2024).

Prof. Nizam berharap pimpinan PTN-BH mengembangkan berbagai upaya untuk menutup kebutuhan operasional perguruan tinggi serta skema untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan.

Sumber pendanaan dapat berasal dari mitra perguruan tinggi, filantropi, CSR, alumni, dana abadi, dan berbagai sumber pendanaan lainnya.

Kampus PTN-BH, lanjut dia, dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu membiayai kualitas pendidikan.

Baik berupa aset intelektual, seperti paten dan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, pengembangan hasil riset dan inovasi yang diproduksi bersama industri, teaching factory, agro-industri, layanan konsultasi, maupun pemanfaatan aset berupa sarana-prasarana.

Tak kalah pentingnya juga peningkatan efisiensi internal perguruan tinggi.

"Saya yakin dengan kreativitas dan jaringan yang dimiliki PTN-BH masalah kesulitan finansial mahasiswa dapat diatasi," ujar Prof. Nizam.

"Prinsipnya, tidak boleh sampai ada mahasiswa yang memenuhi syarat sampai tidak bisa kuliah di PTN-BH karena alasan ekonomi," tambah Prof. Nizam.

Baca juga: Jokowi: 960.000 Mahasiswa Sudah Manfaatkan KIP Kuliah

Kampus PTN-BH 100 persen milik negara

Dia menyebut, kampus PTN-BH 100 persen dimiliki negara. Kampus itu diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas tapi tetap inklusif, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah tetap membiayai PTN-BH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTN-BH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karenanya, biaya kuliah di PTN-BH seharusnya tidak menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat," ungkap Prof. Nizam.

Namun demikian, karena kemampuan pendanaan dari pemerintah belum dapat menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi yang dimiliki, maka masih memerlukan gotong-royong pendanaan dengan masyarakat.

Prinsip pembiayaan gotong-royong dengan masyarakat harus berkeadilan.

Baca juga: Berapa Maksimal Gaji Orangtua buat Daftar KIP Kuliah 2024?

"Mahasiswa dari keluarga yang berkemampuan membayar UKT sesuai dengan kemampuan orangtua, sedangkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa, dengan demikian ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu," pungkas Prof. Nizam.