Menyoal 20 Persen Anggaran untuk Pendidikan

Keterbatasan anggaran memang menjadi persoalan sehingga prioritas dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut menjadi sangat penting.

Masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan dunia pendidikan, namun masuk dan menjadi bagian dari fungsi pendidikan, seperti program kepemudaan, keolahragaan, bahkan UMKM.

Pemerintah seharusnya memanfaatkan anggaran pendidikan untuk kebutuhan mendesak dari pendidikan seperti kekurangan sekolah, kekurangan guru, dan kesejahteraan guru, sehingga anggaran pendidikan benar-benar efektif untuk memajukan kuantitas dan kualitas pendidikan.

Langkah kedua adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Efisiensi anggaran pendidikan adalah membandingkan jumlah input yang berupa anggaran pendidikan dengan output yang dihasilkan, biasanya menggunakan variabel seperti rata-rata lama sekolah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan harapan lama sekolah.

Kondisi efisien relatif tercapai apabila pada tingkat input yang sama menghasilkan output lebih besar, input lebih kecil menghasilkan output sama, atau input lebih besar menghasilkan output lebih besar lagi.

Anggaran pendidikan di Indonesia masih tercatat belum efisien. Seperti temuan penelitian yang dilakukan oleh Aditama dkk (2022) yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah di Jawa Timur yang belum efisien dalam mengalokasikan belanja pemerintah di bidang pendidikan.

Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur kurang tepat dalam mengidentifikasi permasalahan pada proses penganggaran dan alokasi belanja pemerintah di bidang pendidikan.

Kinerja pemerintah masih belum optimal dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pelayanan publik di bidang pendidikan baik di fasilitas, sarana pendidikan, prasarana pendidikan dan administrasi, sehingga perencanaan anggaran belanja sektor pendidikan bisa lebih akurat

Maka dari itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap penggunaan anggaran, untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara optimal.

Dengan demikian, kontrol terhadap belanja operasional, investasi dalam teknologi pendidikan yang efisien, dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program pendidikan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pemerintah dapat menata kembali permasalahan di bidang pendidikan dasar sehingga dapat dilakukan berbagai upaya perbaikan dan dilakukan proses penganggaran dan alokasi belanja yang tepat sehingga nantinya belanja tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan di setiap kabupaten.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan anggaran dari sumber APBN, perlu mencari sumber pendanaan tambahan. Salah satu cara adalah dengan memperluas jangkauan mencari dana dari sektor swasta dan filantropi.

Terdapat beberapa contoh dalam mencari sumber pendanaan lain di luar APBN untuk pendidikan, termasuk penggalangan dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan dukungan dari lembaga filantropi, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Contoh dari internasional yang dapat dimanfaatkan seperti dari perusahaan Microsoft Philantrophies, Google Education, Toyota Education Fundation, dan masih banyak perusahaan lainnya yang menyumbangkan miliaran dolar AS untuk meningkatkan akses terhadap teknologi pendidikan dan pelatihan guru di berbagai negara.

Di dalam negeri, pemerintah memiliki potensi mengkonsolidasikan CSR perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk pengembangan pendidikan dengan merancang undang-undang khusus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Inisiatif seperti menggandeng perusahaan swasta untuk menyumbangkan dana CSR untuk proyek-proyek pendidikan, atau menarik perhatian dari lembaga filantropi untuk menyokong program-program pendidikan yang inovatif, dapat membantu meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk pendidikan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dengan memperluas sumber pendanaan ini, harapannya kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks dan berkembang dapat diatasi dengan lebih baik.

Anggaran pendidikan Indonesia telah mencapai 20 persen dari APBN, sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penyaluran anggaran, di mana daerah tertinggal dan terluar masih belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat perencanaan dan pengawasan anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran.