Pakar Unpad: Peran Indonesia Besar di ASEAN Terkait Isu Laut China Selatan

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Riset ASEAN Universitas Padjajaran (Unpad), Dr. Teuku Rezasyah mengaku, peran Indonesia sangat penting di ASEAN dalam perwujudan penyelesaian pedoman tata perilaku atau Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan (LCS).

"Meski jalan COC Laut China akan benar terwujud sepertinya masih panjang," kata dia dalam keterangannya, Minggu (18/9/2023).

Baca juga: Jokowi Dorong Unpad Tingkatkan Nilai Tambah untuk Kemajuan Indonesia

Indonesia, sebut dia, perlu terus mempertahankan perannya, sebagai semacam juru bicara untuk isu isu yang berhubungan dengan Laut China Selatan. Meski Indonesia nanti tidak lagi menjadi ketua ASEAN.

Selain itu, peran diplomatik Indonesia itu perlu dibarengi dengan peningkatan nilai tawar kekuatan, antara lain dengan meningkatkan kredibilitas militer Indonesia.

"Ini dapat dilakukan dengan memperbanyak latihan-latihan tempur dengan negara-negara yang lebih kuat," tegas pria yang juga jadi Peneliti HI di Unpad.

Dosen dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr. Johanes Herlijanto mengapresiasi kesepakatan negara-negara di ASEAN dan China yang mempercepat penyelesaian pedoman tata perilaku atau COC di Laut Cina Selatan (LCS).

Namun demikian, dia menekankan pentingnya COC yang dihasilkan untuk tetap berlandaskan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Lalu harus mencerminkan sikap dan kepentingan negara-negara ASEAN, khususnya negara-negara yang bersinggungan dengan klaim Cina di LCS," tutur pria yang juga jadi Ketua FSI ini.

Menurut Johanes, negara-negara ASEAN juga harus menolak bila China bersikeras untuk memasukkan klausul yang membatasi kebebasan negara-negara ASEAN dalam memilih partner kerja sama untuk melakukan eksploitasi ekonomi di wilayah ZEE mereka.

Baca juga: Lulusan SMA/MA Bisa Daftar Akpol Berpangkat Ipda, Berikut Syaratnya

"ZEE negara-negara ASEAN sah menurut UNCLOS, oleh karenanya masing-masing negara berhak menentukan akan kerja sama dengan pihak mana pun, dan tidak boleh diintervensi oleh China," terang dia.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Ristian Atriandi Supriyanto mengaku, strategi China dalam konteks Laut China Selatan adalah mempertahankan ambiguitas.

Di sana, China seolah-olah menekankan dukungan pada percepatan COC, tetapi baru saja mereka merilis peta baru yang di dalamnya tercantum 10 garis putus-putus.

"Di mana mereka klaim sebagian besar Laut China Selatan termasuk sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari teritori China," jelas dia.

Meski mendukung upaya perwujudan COC yang diharapkan dapat mencegah ketegangan-ketegangan yang muncul di masa mendatang, Ristian juga khawatir bila COC yang terselesaikan justru mengakodomasi kepentingan-kepentingan China.

Baca juga: Anggaran Kemendikbud Disahkan Jadi Rp 98 Triliun pada 2024

"Bila mereka mengikat negara ASEAN lewat COC agar tidak melibatkan negara di luar kawasan, maka dapat bertindak sewenang-wenangnya karena merupakan aktor lebih kuat dari negara-negara ASEAN. Itulah sebabnya COC yang asal jadi harus ditolak," tegas dia.