Lebih dari 290.000 Sekolah Telah Gunakan Kurikulum Merdeka

KOMPAS.com - Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo menyebut, lebih dari 290 ribu sekolah atau 80 persen dari total sekolah di Indonesia sudah menggunakan Kurikulum Merdeka.

"Lebih dari 290 ribu sekolah telah gunakan Kurikulum Merdeka atau sekitar 80 persen sekolah yang ada di Indonesia," ucap Anindito di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional di 2024

Menurut dia, sekolah sudah banyak pindah dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Hal itu dikarenakan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada 2024.

"Jadi terus berkembang Kurikulum Merdeka dari sejak awal diluncurkan pada 2020 dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya hingga tahun ini," ujar dia.

Pria yang akrab disapa Nino ini mengaku Kurikulum Merdeka sudah diterima dengan baik oleh sekolah.

Meski, kurikulum ini belum menjadi kurikulum nasional pada saat ini.

Dua alasan Kurikulum Merdeka hadir

Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan Kurikulum Merdeka dihadirkan untuk menggantikan Kurikulum 2013 yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun.

Pertama, padatnya materi pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum 2013.

"Ini pertama kalinya perubahan kurikulum secara eksplisit secara sengaja untuk mengurangi materi (Kurikulum 2013 padat materi). Makin banyak materi, tidak bagus, selama ini dikira bagus itu keliru," tegas dia.

Baca juga: Beasiswa Chevening 2024 Dibuka, Kuliah Gratis Tanpa Batas Usia dan LoA

"Jadi perubahan utama Kurikulum Merdeka adalah memangkas konten. Materi di tiap mata perlajaran kita pangkas sehingga bukunya," tambah Nino.

Kedua, Kurikulum 2013 cenderung kaku, sehingga kepala sekolah maupun guru tidak bisa melakukan intervensi sesuai kebutuhan siswa.

Sebagai contoh, Kurikulum 2013 tidak mengakomodasi apabila guru ingin fokus pada literasi pada durasi waktu tertentu, meski itu adalah yang paling dibutuhkan siswa.

"Kalau sekolah ingin sebulan pertama fokus pada literasi, itu tidak boleh sama Kurikulum 2013 atau pada bulan pertama ada project yang menggabungkan Matematika, Bahasa, dan IPA, itu tidak bisa. Padahal sekolah-sekolah bagus melakukan itu," tegas dia.

Maka dari itu, Kurikulum Merdeka memberikan kelonggaran bagi sekolah yang ingin melakukan distribusi mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.

Baca juga: Lulusan SMA/MA Bisa Daftar Akpol Berpangkat Ipda, Berikut Syaratnya

"Kita longgarkan, kita percaya kurikulum terbaik untuk satu sekolah, belum tentu terbaik untuk sekolah lainnya. Maka jangan membuat aturan terlalu kaku," pungkas dia.