Pakar UPH: Percepatan Modernisasi Militer China Berdampak ke Indonesia dan Asia Tenggara

KOMPAS.com - Republik Rakyat China (RRC) diperkirakan akan mempercepat proyek modernisasi militernya. Hal ini ditandai dengan pidato Presiden Xi Jinping pada 16 Oktober 2022 yang menyampaikan tekadnya untuk mempercepat proses transformasi militer.

Sehingga pada perayaan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat yang jatuh pada Agustus 2027, angkatan bersenjata China telah menjadi militer kelas dunia.

"Negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perlu waspada peningkatan kekuatan militer RRC 5 tahun ke depan. Pasalnya, Presiden Xi Jinping yang baru terpilih kembali sebagai Sekjen Partai Komunis China (PKC) periode 2022-2027 berambisi untuk menjadikan militer China sebagai militer kelas dunia lebih cepat dari target semula,” ucap Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPH, Johanes Herlijanto dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).

Menurut dia, ambisi Presiden Xi terlihat dalam pidato beliau pada pembukaan Kongres Nasional PKC ke-20 pada 16 Oktober 2022.

Baca juga: Nadiem Percepat Perbaikan Bangunan Sekolah Terdampak Gempa Cianjur

Dalam pidato itu, Xi menyampaikan tekadnya untuk mempercepat proses transformasi militer China, agar pada perayaan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) yang jatuh pada Agustus 2027, angkatan bersenjata China telah menjadi militer kelas dunia.

Ini berarti bahwa proyek modernisasi militer Cina direncanakan untuk berlangsung jauh lebih cepat dari pada yang dicanangkan oleh Presiden Xi pada kongres PKC ke-19 tahun 2017.

Saat itu, Xi menyampaikan misinya untuk menuntaskan proses modernisasi angkatan bersenjata China secara mendasar pada 2035, sehingga pada pertengahan abad ke-21, militer China diprediksi telah sepenuhnya bertransformasi menjadi angkatan bersenjata kelas dunia.

Dalam pandangan Johanes, tekad Xi tampaknya sangat mungkin terlaksana mengingat perkembangan militer China akhir-akhir ini terlihat sangat pesat, khususnya dalam hal modernisasi alutsista mereka.

Sebagai contoh, kapal induk ketiga mereka, Fujian, baru saja diresmikan pada 22 Juni 2022. Jumlah kepemilikan kapal dari angkatan laut China pun seimbang, bila tidak melebihi, kepemilikan kapal dari angkatan laut Amerika Serikat (AS).

"Sebuah studi yang dipublikasikan pada September lalu oleh sebuah lembaga riset yang ada di Washington memperkirakan bahwa pada akhir dasawarsa 2020-an, kekuatan angkatan laut Cina akan bertambah sebanyak 40 persen. Ini belum termasuk kekuatan-kekuatan lainnya," ucap pria yang juga jadi Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI).

Proyeksi peningkatan kekuatan militer China di atas dikhawatirkan akan membawa dampak, baik jangka pendek maupun panjang, bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Anaknya Meninggal akibat Kecelakaan, Ibu Ini Wakili Wisuda di Unnes

Pasalnya, dalam pidato di atas, Xi juga menggarisbawahi komitmennya untuk meningkatkan kemampuan demi mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China.

Komitmen yang disertai dengan peningkatan kekuatan militer di atas, tentu berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan.

Di mana terdapat sengketa kepemilikan wilayah antara China dan beberapa negara Asia Tenggara. Sengketa tersebut masih menjadi salah satu isu keamanan yang belum terselesaikan di kawasan Asia-Pasifik.

Apalagi, meski dalam beberapa pidatonya Xi seringkali memberi penekanan pada perdamaian dan penolakan penggunaan kekuatan semena-mena insiden-insiden di Laut China selatan tetap saja terjadi.

"Berkaca pada pengalaman di atas, maka sangat perlu bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersikap waspada terhadap peningkatan kemampuan militer China seperti yang ditargetkan Xi di atas," ujarnya.

Johanes berpendapat, Indonesia pun perlu waspada terhadap peningkatan kekuatan militer yang disertai dengan penekanan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan China di atas.

Kewaspadaan ini perlu, karena sejak dasawarsa 1990-an, China secara sepihak memperkenalkan 9 garis putus-putus yang salah satunya menyasar ke sebagian dari wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dan menganggapnya sebagai wilayahnya.

"Meski klaim China terhadap sebagian dari perairan yang kini bernama Laut Natuna Utara itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), kita tetap harus waspada mengingat China nampaknya tetap berupaya mempertahankan klaim nya," tegas dia.

Baca juga: Cek Jadwal Seleksi Masuk PTN: SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri 2023

Klaim China di atas dibarengi dengan manuver kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China yang seringkali mengganggu kapal-kapal nelayan Indonesia di sana.

Bahkan pada 2021, media di Indonesia melaporkan hadirnya beberapa kapal perang China, antara lain berjenis Frigate dan Destroyer, di kawasan ZEE Indonesia di Natuna.

Kehadiran kapal perang China, bersama kapal survey dan kapal penjaga pantai, juga terlihat pada akhir 2021, ketika China melakukan protes terhadap pengeboran lepas pantai yang dilakukan Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari negara mitra di wilayah ZEE Indonesia.

Manufer-manufer di atas tentu tak selaras dengan semangat anti-hegemoni dan anti penggunaan kekuatan semena-mena yang pernah ditekankan oleh Presiden Xi dalam beberapa kesempatan.

Baca juga: Batas Usia Pendaftaran 8 Sekolah Kedinasan Favorit, Cek Infonya

Dampak lain yang menurut Johanes harus diwaspadai adalah meningkatnya ketegangan antara China dan Barat di wilayah Asia Pasifik, seiring dengan meningkatnya kekuatan militer China di atas.

"Meski China berkali kali menyampaikan penolakan terhadap 'mentalitas perang dingin', penolakan ini nampaknya dialamatkan kepada negara-negara Barat, dan oleh karenanya justru berpotensi meningkatkan ketegangan antara mereka,” tukas dia.