G20 Empower Dorong Perempuan Jadi Pelaku UMKM untuk Pulihkan Ekonomi

KOMPAS.com - Dukung penuh para perempuan pelaku di UMKM sebagai inti pemulihan ekonomi adalah salah satu isu prioritas G20 EMPOWER di bawah Kepresidenan Indonesia.

Selain itu G20 EMPOWER juga menyoroti isu-isu yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja termasuk dalam posisi kepemimpinan, serta dalam aksi membangun ketahanan digital dan ketrampilan masa depan untuk perempuan agar tidak tertinggal.

Baca juga: Punya 400 Anggota Tim Bayangan, Pengamat: Nadiem Tak Percaya ASN Kemendikbud

Menindaklanjuti hal tersebut, Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER yang juga Wakil Ketua DPP IWAPI hadir sebagai salah satu kontributor substansi prioritas Gugus Kerja dalam pertemuan Sherpa G20 ke-3 diselenggarakan pada 27-29 September 2022 di Yogyakarta.

Adapun fokus utamanya, yakni penyusunan draf leaders’ declaration sebagai dokumen yang akan diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 15-16 November 2022.

"Ini juga sebagai tindak lanjut dari Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) yang diselenggarakan di Bali, pada 24-26 Agustus 2022 yang telah berhasil memperkuat komitmen negara-negara G20 terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender," ungkap Rinawati dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Pokok-pokok substansi yang dirumuskan setidaknya berisi satu paragraph yang ringkas, tapi tidak mengurangi makna substansi yang telah dihasilkan dari pertemuan-pertemuan sidang pleno yang telah dilaksanakan masing-masing Working Group.

Hal ini juga sesuai arahan Co-Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi yang juga sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Dian Triansyah Djani selain sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia, juga Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas.

Baca juga: Pengamat: 400 Anggota Tim Bayangan Nadiem Berpotensi Langgar UU dan Regulasi

Semangat untuk bekerjasama mencari solusi sangat terasa di tengah ketegangan geopolitik global.

"Apresiasi seluruh delegasi yang telah memberikan kontribusi, masukan dalam pokok-pokok substansi Leaders’ Declaration tidak saja pada saat paragraf yang menyangkut G20 EMPOWER juga paragraf-paragraf substansi dari Working Group yang lainnya," ungkap perempuan yang juga jadi Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan Iwapi.

Peran perempuan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan

Semua pihak juga sepakat, untuk menempatkan perempuan sebagai inti dari upaya pembangunan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Tidak hanya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses digital dan kesenjangan upah akan dilanjutkan, tetapi juga lebih jauh lagi untuk menghilangkan hambatan partisipasi ekonomi dan kewirausahaan bagi perempuan," jelas dia.

G20 EMPOWER akan meneruskan format aliansi, berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya dengan menyatukan sektor swasta dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti, serta untuk melacak dan mengukur kemajuan dalam memajukan pemberdayaan perempuan.

Baca juga: Dosen UM Surabaya: 6 Makanan Bikin Kulit Berminyak, Salah Satunya Gula

Di bawah Kepresidenan Indonesia, ada tiga isu prioritas yang dirinci dan diselaraskan yang menjadi dasar komitmen dari sektor swasta, dan rekomendasi untuk pemerintah.

Seperti pertanggungjawaban pelaksanaan KPI, perusahaan swasta didorong untuk mengukur dan melaporkan KPI G20 EMPOWER setiap tahun melalui pemantauan tingkat perusahaan dashboard yang merupakan kerjasama antara ILO dan OECD.

Pemerintah juga direkomendasikan untuk berperan aktif, memfasilitasi, dan mendorong komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data KPI di tingkat nasional.

"Perempuan di UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, perusahaan swasta didorong untuk menyediakan program dukungan khusus untuk perempuan di UMKM, termasuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dukungan," tutur Rinawati.

Pemerintah juga disarankan untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program perempuan di UMKM.

Lalu, membangun ketahanan digital dan keterampilan masa depan untuk perempuan.

Baca juga: Sosok Alvin, Sarjana Terbaik ITS dengan IPK 3,96

"Perusahaan swasta juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam membangun keterampilan masa depan digital bagi perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital, membuat program pelatihan yang disesuaikan untuk perempuan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan," pungkas dia.