Unair Punya Tiga Strategi Cegah Suap Jalur Mandiri

KOMPAS.com – Universitas Airlangga (Unair) memiliki tiga strategi untuk mencegah suap dalam seleksi penerimaan mahasiswa pada jalur mandiri.

Rektor Unair Prof. Mohammad Nasih mengatakan, jalur mandiri merupakan amanah dari Undang-Undang yang diatur oleh pemerintah. Perguruan tinggi memiliki sistemnya masing-masing untuk mengembangkan jalur ini.

Rektor menegaskan, dalam melakukan seleksi mahasiswa baru, Unair mengutamakan akademik atau nilai peserta.

“Akademik adalah indikator utama dalam proses seleksi mahasiswa baru pada jalur mandiri. Bukan karena sumbangannya banyak, namun karena memang nilai akademiknya layak untuk dapat diterima,” ucap Rektor dilansir dari laman Unair.

Seleksi mahasiswa baru itu juga melibatkan berbagai pihak. Seperti dekan fakultas, badan penjaminan mutu (BPM), maupun badan pengawas internal (BPI).

Baca juga: KPK Tangkap Rektor Unila, Ini 5 Poin Tanggapan Pihak Kampus

Dikatakan Rektor bahwa paguyuban rektor selalu mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang telah digunakan.

Tiga strategi cegah suap jalur mandiri

Unair  punya 3 strategi cegah suap jalur mandiri yang terus ditekankan dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru.

Sosialisasi

Pertama, sosialisasi.Melalui website dan juga media sosial universitas, disosialisasikan bahwa tidak ada pembayaran yang sah selain yang tertera di peraturan rektor, yaitu Uang Kuliah Awal (UKA) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Segala transaksi keuangan tidak masuk dalam rekening pribadi, melainkan melalui rekening universitas.

Sayembara

Kedua, sayembara. Setiap tahun, Unair menyelenggarakan sayembara berkaitan dengan oknum-oknum yang mengaku dapat memasukkan putra putrinya masuk Unair melalui jalur tertentu.

“Jika ada oknum yang mengaku dari Unair memberikan iming-iming tertentu, masyarakat bisa melaporkan ke kami, maka orang itu bisa dapat hadiah dari kami. Kami akan sangat senang jika masyarakat mau memberikan informasi yang valid,” ucap guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu.

Tutup kunjungan tidak spesifik

Ketiga, peniadaan kunjungan maupun tamu tanpa tujuan spesifik. Rektor menegaskan, menjelang penerimaan mahasiswa baru, pihaknya seringkali mendapat kunjungan yang tidak spesifik tujuannya.

“Kami tidak menerima tamu-tamu yang tidak jelas yang pengin ketemu rektor maupun pimpinan. Kami tidak akan temui. Ini untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.

Baca juga: Dosen UB: Kepala Daerah yang Korupsi Punya Mental Miskin

Strategi pendukung cegah suap jalur mandiri

Selain tiga strategi tersebut, Unair memberlakukan strategi pendukung berupa penggunaan nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK) sebagai seleksi resmi dari pemerintah pusat dalam seleksi mandiri.

Strategi itu dapat mereduksi oknum-oknum tertentu yang bermaksud melakukan kecurangan. Seperti suap mahasiswa baru di jalur mandiri.

Untuk menghindari kolusi atau kasus suap jalur mandiri, Unair membentuk badan khusus bernama Pusat Pengelola Dana Sosial. Pembentukan Puspas untuk menghindari pihak-pihak yang ingin memberikan sumbangan atas nama pribadi.

“Bagi orang yang ingin menyumbang, kami tampung dalam mekanisme PUSPAS. Itu juga diaudit. Semua transparan. Intinya, Unair mengembangkan sistem di mana seluruh penerimaan tidak masuk rekening pribadi,” ucapnya.

Pentingnya Integritas

Prof Nasih menegaskan, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingungan kampus bukan persoalan sistem.

Sebagus apapun sistemnya, jika yang mengelola sistem tidak berintegritas, peluang untuk melakukan kecurangan tetap besar. Karena itu, faktor integritas menjadi perhatian utama dalam pengelolaan penerimaan mahasiswa baru di Unair.

“Sebaik apapun sistemnya, kalau manusianya, integritasnya tidak bagus, peluang untuk melakukan kecurangan akan tetap terjadi. Faktor integritas harus menjadi perhatian utama,” ucapnya. 

Baca juga: Pakar UGM: Indonesia Belum Serius Tangani Korupsi

Prof Nasih juga menyatakan, dalam proses penerimaan baru, beberapa prodi memiliki keketatan hingga lebih dari satu persen. Artinya, satu peserta harus bersaing dengan lebih dari 99 peserta lainnya.

“Dalam beberapa prodi, ada pendaftar mencapai 2000 calon mahasiswa sementara yang diterima hanya 50 mahasiswa. Angka inilah yang kemudian memunculkan prasangka di masyarakat,” pungkasnya.