Pakar UGM: Reshuffle Kabinet Jokowi demi Akomodasi Kepentingan Parpol

KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, pergantian 2 orang menteri dan pengangkatan 3 orang wakil menteri yang dilakukan Presiden Jokowi lebih mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet.

Disamping memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.

Baca juga: 10 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2021-2023

"Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata," ucap dia melansir laman UGM, Kamis (16/6/2022).

Asal tahu saja, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Lalu Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain Zulkifli Hasan, ada 3 orang wamen yang dilantik Jokowi merupakan bagian representasi dari parpol pendukung pemerintah.

Meski PSI dan PBB merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.

"Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen," ucap dia.

Namun pergantian menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Tjahjanto, menurut dia, makin menegaskan bahwa ingin memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengan Jokowi.

"Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya, presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat," jelas dia.

Baca juga: 3 PTS Terbaik Indonesia Versi QS WUR 2023, Bisa Jadi Pilihan Kamu