Cara Daftar IPDN 2022, Ini Kuota dan Syaratnya

KOMPAS.com - Bagi yang ingin kuliah di institusi pemerintah, maka bisa coba pendaftaran IPDN 2022. Sebab, Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2022 telah dibuka.

Adapun pendaftaran IPDN 2022 dibuka mulai, Sabtu (9/4/2022) hari ini. Calon pendaftar wajib mengetahui syarat dan kuota IPDN 2022.

Melansir laman spcp.ipdn.ac.id, IPDN memiliki beberapa kuota yang terbagi ke dalam 3 kuota utama yakni:

• Kuota 34 provinsi: 1.230 calon praja
• Kuota Provinsi Papua: 109 calon praja
• Kuota Provinsi Papua Barat: 49 calon praja

Baca juga: 7 Politeknik Terakreditasi A di Indonesia, Info bagi Calon Mahasiswa

Perlu diketahui, dalam proses menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas, sistem seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan secara jujur dalam keseluruhan tahapan seleksi, transparan terkait keseluruhan tahap.

Bagi yang berminat, ini informasi mengenai pendaftaran IPDN 2022.

Persyaratan IPDN 2022

Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Agustus 2022
3. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

Persyaratan administrasi:

1. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C, bagi lulusan Tahun 2019-2022, dengan ketentuan:

• Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah
• Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65,00 untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah.

2. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el.

Baca juga: 10 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2022, UGM Teratas

4. Berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan antara lain dengan KTP-el, KK dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, dikecualikan bagi orang tua (Bapak/Ibu Kandung) peserta yang lahir di tempat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua dan/atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun Ajaran 2021/2022.

6. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

7. Pakta Integritas.

8. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri/ Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.