Usul Materi Pajak Jadi Pelajaran Siswa SD, Ini Alasan Sri Mulyani

KOMPAS.com - Materi perpajakan kerap ditemui di pelajaran SMA dan perguruan tinggi. Namun, ada terobosan baru dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Kali ini, materi perpajakan mulai diberikan kepada siswa SD, SMP dan SMA. Hal ini, diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mata pelajaran yang berhubungan dengan pajak, kini dalam proses penyusunan dengan kementerian terkait, yakni Kemendikbud Ristek. 

"Kita termasuk dalam proses penyusunan agar dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA akan dilakukan mata ajaran yang berhubungan dengan pajak dan perpajakan," kata Sri Mulyani dilansir dari laman Youtube Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: Fitur Ini Bantu Siswa SD-SMA Pecahkan Soal Matematika, Fisika, Kimia

Ia menyebutkan, bahan ajar dan materi pendidikan soal pajak berguna untuk menanamkan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya pajak agar anak muda bakal menjadi pelopor-pelopor patuh pajak.

Sejauh ini, Kemendikbud Ristek terus memasukkan pendidikan soal dalam buku-buku pendidikan dasar menengah dalam kurikulum pendidikan.

"Kami senang bahwa kita akan memulai dengan kegiatan piloting atau uji coba. Generasi muda saat ini tentu adalah generasi penerus, mereka yang akan meneruskan pembangunan dan proses terus memajukan negara Indonesia hari ini dan ke depan," ucap Sri Mulyani.

Kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari program inklusi kesadaran pajak. Program ini menurutnya bertujuan agar generasi muda memahami dan dapat menjaga negaranya sendiri melalui kesadaran pajak.

"Edukasi, sosialisasi, pemahaman mengenai pajak harus dilakukan bahkan sejak dini," katanya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga berharap agar Kementerian Agama segera menerapkan pembelajaran perpajakan di perguruan tinggi.

Baca juga: Pentingnya Kuasai Matematika untuk Kehidupan, Siswa Wajib Tahu

Ia juga menginginkan agar pembelajaran perpajakan terus dilanjutkan dalam dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkup Kementerian Agama.

"Saya berharap bahwa program inklusi perpajakan dapat segera diimplementasikan, bahkan sampai dengan pembahasan rancangan pembelajaran semester di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama," tambahnya.

Sementara, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim juga menyatakan kini telah dilakukan pilot project implementasi inklusi kesadaran pajak pada 497 perguruan tinggi.

"Para pelajar dan mahasiswa di sini perlu memahami bahwa pajak berperan sangat penting untuk kehidupan kita dan kemajuan Indonesia. Bahkan adik-adik bisa bersekolah, bahkan kuliah itu karena pajak. Oleh karena itu kita semua harus belajar tentang pajak dan taat membayar pajak," Kata Nadiem.

Terkait mata pelajaran perpajakan sekolah dasar dan menengah, pihaknya juga terus melakukan persiapan matang dalam modul yang akan diberikan pada siswa.

"Saat ini Kemendikbud Ristek dan Kemenkeu telah menyempurnakan modul pembelajaran mengenai inklusi kesadaran keuangan negara kepada siswa di jenjang pendidikan dasar, dan menengah," ujarnya.

Baca juga: Tahukah Kamu, Alasan Mengapa Bus Sekolah Berwarna Kuning?

Nadiem sepakat dengan Sri Mulyani bahwa pelajar perlu memahami peran pajak untuk membangun bangsa dan kemajuan Indonesia. Alasannya, dalam dana bantuan sekolah hingga perkuliahan juga berasal dari pajak.

"Oleh karena itu, kita semua harus belajar tentang pajak dan taat membayar pajak. Saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan telah menyempurnakan modul pembelajaran mengenai inklusi kesadaran keuangan negara kepada siswa di jenjang pendidikan dasar, dan menengah,” pungkasnya.