Kompas.com - 12/08/2021, 09:34 WIB
Pewarta memotret terdakwa kasus dugaan korupsi bansos Juliari Batubara melalui layar saat menjalani sidang lanjutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/8/2021). Sidang mantan Menteri Sosial itu beragenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPewarta memotret terdakwa kasus dugaan korupsi bansos Juliari Batubara melalui layar saat menjalani sidang lanjutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/8/2021). Sidang mantan Menteri Sosial itu beragenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.
Penulis Dian Ihsan
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional tentang persepsi publik terkait pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam dengan hasil 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat selama dua tahun terakhir.

Sementara laporan Transparency International pada akhir Januari 2021 juga mencatat adanya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia yang anjlok ke posisi 102 dari 180 negara.

Baca juga: Pakar UGM: Ini Pentingnya Vaksin Covid-19 bagi Anak-anak

Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan penurunan indeks persepsi korupsi terjadi dalam 2 tahun terakhir sejak adanya revisi UU KPK yang menuai kontroversi.

Selain itu, terlihat adanya kecenderungan pemberantasan korupsi yang terus menurun.

Dia mencontohkan pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam perkara suap Djoko Tjandra.

Dalam penegakan kasus tersebut Jaksa Pinangki dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya, Jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara, tetapi pengadilan melakukan pemotongan masa hukuman.

Hal tersebut menunjukkan putusan pengadilan belum menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan memberikan hukuman yang lebih berat.

"Jika dibandingkan dengan kasus Gayus Tambunan dimana Jaksa Urip divonis 20 tahun penjara, tetapi pada kasus suap Djoko Tjandara justru Jaksa Pinangki hanya 4 tahun saja," kata dia melansir laman UGM, Kamis (12/8/2021).

Disamping tren penegakan korupsi yang menurun, Akbar juga menyatakan, terjadi penurunan dalam hal penindakan kasus korupsi di tanah air.

Misalnya, pada kasus korupsi Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Mensos Juliari Batubara.

Baca juga: Pakar UGM: Jangan Lengah DBD di Tengah Pandemi Covid-19

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.