Perpanjangan PPKM, FSK Ingatkan Pentingnya Merawat Solidaritas Sosial

KOMPAS.com - Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) melalui Dewan Pengarah FSK sekaligus Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof. Jamal Wiwoho memberikan dukungan terhadap perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Seperti diketahui, Pemerintah memperpanjang lagi PPKM Level 4 mulai 9 Agustus-16 Agustus 2021.

Prof. Jamal menilai langkah ini pun sangat tepat diterapkan lagi di Indonesia kendati harus waspada dan meminimalisir dampaknya dari kebijakan tersebut, termasuk di sektor pendidikan.

Ia mencontohkan pada sektor pendidikan, sebelum PPKM Level 4 diterapkan, ada keputusan bersama para Menteri yang meminta segera kampus dan sekolah bisa dibuka tatap muka.

"Tapi syaratnya ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 dengan syarat yang ketat. Persyaratannya yaitu tidak zona merah, tidak di wilayah PPKM," ujar Prof. Jamal mengingatkan.

"Tapi kalau orangtua enggak mau ya tidak apa-apa, karena ini uji coba untuk membuka diri dengan kenormalan. Mengingat kampus atau sekolah bisa jadi penyebaran Covid-19," tambahnya.

Prof Jamal yakin bahwa cukup banyak murid atau mahasiswa rindu datang belajar tatap muka. Mereka ini juga rindu bertemu teman-temannya.

“Ini pun menjadi dilema, jadi kalau mau dimulai tatap muka tentu tidak semua masuk bareng, di perguruan tinggi dicoba, misal mahasiswa semester 1 dan 7 tatap muka, lalu 1 kelas 25 mahasiswa, jamnya enggak boleh lama-lama, 1 mata kuliah itu 100 menit,” jelasnya.

Baca juga: Sekolah di Wilayah PPKM Level 4 Tidak Boleh Jalani PTM Terbatas

Disiplin prokes

Melalui rilis resmi FSK (11/8/2021), Prof. Jamal mengatakan pandemi sangat mempengaruhi banyak sektor. Baik dari ekonomi, kesehatan juga pendidikan.

“Pemerintah harus kembali menggerakkan ekonomi rakyat kita. Semua sektor ini harus beralih, dari face to face sekarang memanfaatkan digital saja," ujarnya.

Di lain hal, Prof Jamal juga menambahkan masyarakat Indonesia juga akan terus menghadapi pandemi Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir. Karena itu, masyarakat juga harus mengubah gaya hidup dengan protokol kesehatan.

“Pemerintah harus bisa bertindak tegas terhadap masyarakat untuk disiplin. Kemana-mana harus protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan),” ujarnya

Di samping 3M, kata Prof. Jamal, masyarakat juga harus mau divaksinasi Covid-19. Pemerintah pun hingga saat ini menargetkan vaksinasi di berbagai daerah.

“Kalau masyarakat tidak disiplin, suka berkerumun, tidak divaksin bisa meningkatkan laju penularan Covid-19. Tapi memang tidak gampang dengan menyesuaikan dengan situasi sekarang ini,” katanya lagi.

Prof Jamal mengungkap langkah PPKM dilakukan pemerintah di sini tidak dilakukan seperti negara lain yang lockdown. 

“Kita enggak mungkin lockdown karena ada ribuan pulau. Maka PPKM pertama Jawa-Bali ini dianggap tepat, lalu kasus menurun. Walaupun di Sumatera meningkat, karena perputaran peredaran, dan ini dengan tambahan virus delta dan sebagainya,” lanjut dia.

Merawat solidaritas sosial

Prof. Jamal juga mengingatkan, sebagai negara dengan kedermawanan tertinggi dan kesalehan sosial, saatnya sekarang ini kita semua harus saling membantu.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Sekolah di Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Tatap Muka Terbatas

“Dari tingkat paling bawah, yaitu RT, RW, Desa, Kelurahan hingga Kecamatan harus bersatu bahu-membahu untuk saling peduli dan membantu,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan anggota FSK Bidang Media dan Komunikasi Fristian Griec. Ia mengatakan keberadaan FSK seperti namanya lahir dari dan untuk merawat solidaritas sosial yang menjadi DNA bangsa Indonesia.

Sejarah mencatat, negara ini juga lahir dan bertahan dari berbagai krisis yang menempa karena modal sosial ini mampu memompa resiliensi bangsa keluar dari situasi sulit apapun.

Untuk itu, FSK yang terdiri dari tokoh bangsa dari beragam latar belakang senantiasa menjadi mitra pendukung pemerintah agar berbagai kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat.

Jurnalis ini juga memberikan beberapa masukan bagi pemerintah termasuk menilai kebijakan pemerintah saat ini patut diapresisi serta dibuat dengan pertimbangan untuk menjaga titik equilibirium antara sektor kesehatan dan ekonomi.

PPKM Berlevel yang disertai berbagai pelonggaran bertahap seperti yang dijalankan saat ini menjadi “jalan tengah” yang tepat untuk menjaga keduanya pada titik yang seimbang.

Kendati demikian, ada beberapa hal kebijakan yang dipandang perlu dijelaskan pemerintah kepada publik agar tidak menimbulkan syak wasangka.

Terkait penghapusan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, hal ini dikhawatirkan publik bakal menilai pemerintah tidak transparan dan justru akan menurunkan tingkat kepercayaan.

Selain itu, pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi yang menyebutkan tes PCR dan/atau antigen juga menjadi syarat masuk mal selain kartu vaksin. Ia juga khawatir, aturan baru ini bakal memicu resistensi dari publik karena akan menambah berat beban perekonomian.

“Kami berharap, pemerintah mengkaji kembali aturan baru ini. Menilik perjalanan penilaian publik setahun terakhir, tren angka kepercayaan cenderung landai-turun. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi,” ujar Fristian.