Direktorat SMK Siapkan Rp 15 Miliar untuk Program UKS, Cek Syaratnya

KOMPAS.com - Di tiap satuan pendidikan perlu diadakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang meliputi 3 pilar yang biasa disebut Trias UKS. Yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) khususnya Direktor SMK telah mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah SMK yang melaksanakan Program UKS pada tahun 2021.

Program ini merupakan upaya mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS.

Bantuan pemerintah SMK yang melaksanakan Program UKS tahun 2021 diberikan dalam bentuk uang.

Baca juga: Tanpa Tes Tertulis, Universitas Pertamina Buka Seleksi Nilai Rapor

Persyaratan sekolah penerima bantuan

Melansir dari laman http://takola.ditpsmk.net, dalam petunjuk teknis bantuan pemerintah SMK yang melaksanakan Program Usaha Kesehatan Sekolah, ada beberapa persyaratan suatu SMK agar bisa mendapatkan bantuan ini. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

2. Akreditasi SMK minimal C

3. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya.

4. Mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK

5. SMK yang sudah memiliki program pengembangan UKS

6. Diprioritaskan bagi SMK yang telah mengikuti program sosialiasi UKS tahun 2020 serta telah mengumpulkan program tindak lanjut.

Baca juga: Rayakan Lebaran Aman dari Covid-19 ala Epidemiolog Unair

Bantuan Pemerintah SMK yang melaksanakan Program UKS tahun 2021 yakni sebesar Rp 15 miliar untuk 1.000 SMK yang dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Trias UKS.

Mekanisne penyaluran Bantuan Pemerintah SMK ini dilakukan dalam satu tahap ke rekening SMK yang bersangkutan.

Jadwal pelaksanaan program

• Sosialisasi dan pembukaan Takola: Maret 2021
• Seleksi: April-Mei 2021
• Penentuan sekolah calon penerima bantuan pemerintah: Mei 2021
• Bimbingan teknis: Mei-Juni 2021
• Penetapan penerima bantuan: Mei-Juni 2021
• Penyaluran bantuan: Mei-Juni 2021
• Pelaksanaan: Mei-November 2021
• Pelaporan: November 2021

Baca juga: Mahasiswa, Ini Tips Kelola Uang THR Idul Fitri

Bisa dikenai sanksi

SMK yang menerima bantuan ini harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Dalam pengumuman tersebut, Direktorat SMK juga menekankan bahwa akan ada sanksi yang diberikan jika terbukti ada penyalahgunaan dana bantuan pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara, seperti:

1. Penyampaian dokumen, data, informasi dan hal lain yang tidak sesuai fakta/kenyataan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang menimbulkan kerugian negara atau satuan pendidikan atau peserta didik.

Baca juga: Telkomsel Berikan Beasiswa dengan Ikatan Dinas, Yuk Simak Syaratnya

Lembaga penerima wajib mengembalikan dan menyetorkan ke kas negara dan tidak dipertimbangkan mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK tahun berikutnya.

Inilah informasi terkait Bantuan Pemerintah SMK yang melaksanakan Program UKS tahun 2021. Segera siapkan semua persyaratan agar mendapatkan bantuan ini ya.