Kompas.com - 20/02/2021, 09:25 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE
|

KOMPAS.com - Adanya usulan Presiden Joko Widodo untuk melakukan Revisi terhadap UU ITE saat ini tengah hangat diperbincangkan. Beberapa pakar pun mengemukakan pendapat mereka terkait kebijakan ini.

Terkait revisi UU ITE ini, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) memberikan pandangannya.

Ada 3 hal yang menjadi catatan PSHK FH UII terkait revisi UU ITE tersebut. Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII Allan F.G Wardhana, S.H., M.H mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pengamatan PSHK FH UII, antara lain:

Perlu ditemukan jalan tengah

Menurut Allan, wacana revisi UU ITE sudah lama menyeruak dan tidak hanya menyangkut fenomena saling lapor diantara masyarakat. Di satu sisi, UU ITE dianggap memiliki dimensi positif sebagai sarana pembatasan bagi kebebasan berekspresi dalam ruang digital.

Namun di sisi lain, UU ITE dianggap negatif, karena adanya pembatasan tersebut, secara vertikal dianggap sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam kritik masyarakat dan secara horizontal dianggap sebagai pemicu fenomena saling lapor melapor.

Baca juga: Akademisi UII: Ini Cara Mengelola Sampah Masker Sekali Pakai

"Adanya persinggungan antara pemberian ruang kebebasan dengan pembatasan tersebut menjadi dimensi yang perlu untuk ditemukan jalan tengahnya," papar Allan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Landasan memiliki konstitusional yang kuat

Allan menerangkan, adanya mekanisme pengaturan terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk berekspresi ini sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat.
Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J UUD NKRI 1945 yang menentukan beberapa syarat.
Pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum (by law).

Pembatasan didasarkan pada alasan yang sah seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain atau hak atas reputasi orang lain. Pembatasan hak asasi harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik.

"Adanya pembatasan ini sesungguhnya juga sejalan dengan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, yakni demokrasi konstitusional (constitutional democracy) atau demokrasi berdasar atas hukum (democratische rechtstaat)," imbuh Allan.

Baca juga: Raih Nilai Tertinggi, Mahasiswa UII Juara 1 ERPsim

Pembatasan harus berdasarkan prinsip demokrasi

Dalam konteks UU ITE, lanjut Allan, pembatasan ini sudah sesuai dengan syarat di atas.
Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah pembatasan kebebasan yang diatur dalam UU ITE ini sudah didasarkan atas alasan yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi?

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X