Kemendikbud Akan Rekrut Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Jadi Guru SMK

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan membuka kesempatan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk menjadi guru SMK.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Pusat Layanan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud Ristek, Anton Rahmadi.

"Kami akan lakukan tracer study bagi semua mahasiswa penerima Beasiswa dan bagi yang berkualifikasi sesuai dengan nilai yang baik kami tawarkan untuk jadi guru SMK," kata Anton dikutip dari laman resmi Puslapdik, Jumat (1/3/2024).

"Ini merupakan kolaborasi antara BPPT, Puslapdik, Ditjen Pendidikan Vokasi dan Ditjen GTK," lanjut dia.

Anton mengatakan, pihaknya mencatat kebutuhan guru SMK hingga tahun 2029 mencapai 350.000 orang.

Oleh karena itu, Kemendikbud melalui BPPT Akan segera melakukan hilirisasi calon guru SMK, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani.

"Kebutuhan guru SMK kita sekitar 350.000 orang sampai tahun 2029," ujarnya.

Anton menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut BPPT sudah menjaring calon guru SMK sebanyak kurang lebih 100.000 orang per tahun.

Namun, Anton berharap, nantinya ada juga calon guru SMK yang berasal dari penerima beasiswa afirmasi dan Asrama Mahasiswa Nusantara.

"Harapan juga ada dari mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dan Asrama Mahasiswa Nusantara yang berpotensi disalurkan menjadi 1.700 guru di tahun 2025, ditambah potensi mahasiswa penerima KIP Kuliah," ucapnya.

Selain rekrutmen guru SMK, BPPT kata Anton, juga akan meluncurkan program percepatan pemenuhan dosen di tahun 2024.

Adapun program itu merupakan kolaborasi BPPT dengan Ditjen Pendidikan Vokasi, Ditjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menargetkan mencapai 20 persen jumlah dosen S3.

"BPPT memang punya skema beasiswa untuk calon dosen jenjang S2 dan S3 selain Beasiswa Indonesia Maju, calon guru SMK dan pelaku budaya, tapi kalau mengandalkan skema reguler tersebut, kita akan kekurangan dosen S3 di tahun 2030, karena itu perlu dilakukan percepatan," pungkas Anton.