Kebijakan Lulus Tanpa Skripsi di UMS, Hindari Keterlambatan Studi

KOMPAS.com - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah menerapkan kebijakan lulus tanpa skripsi sejak 2,5 tahun yang lalu.

Ternyata, alasannya untuk menghindarkan mahasiswa dari keterlambatan studi lantaran jika terjadi skripsi yang bermasalah.

Untuk itu, UMS juga siap menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Yang isinya terkait aturan baru yang menyebut bahwa syarat kelulusan mahasiswa jenjang S1 dan D4 tidak wajib membuat skripsi.

Terkait hal itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UMS, Prof. Harun Djoko Prayitno, M.Hum., mengungkapkan bahwa di UMS sejak 2,5 tahun yang lalu sudah menjalankan kebijakan kurikulum Outcome Based Education (OBE).

Periode kepemimpinan sekarang ini, UMS sudah mengedepankan output dan outcome. Dengan menerapkan desain OBE, kompetensi holistik dan talenta inovasi bobotnya mencapai 65 persen sampai 70 persen.

"Jadi, mahasiswa UMS tidak harus membuat skrpsi. Pengganti skripsi bisa ditempuh mahasiswa lewat Pengembangan Talenta Inovasi Mahasiswa UMS, paper, konferensi, prosiding, HAKI, paten, dan teknologi tepat guna," ujarnya dikutip dari laman UMS, Selasa (12/9/2023).

Banyak negara juga sudah menerapkan

Sedang Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed., menanggapi regulasi baru ini yang menurutnya tidak baru lagi.

"Menulis skripsi, tesis, maupun disertasi yang tidak lagi menjadi kewajiban sebetulnya sudah sejak lama diterapkan berbagai universitas di dunia, seperti Malaysia, Turki, Australia, dan lainnya," jelas Prof. Abdul.

Dikatakan, ada banyak negara yang sudah tidak menjadikan skripsi sebagai syarat mutlak kelulusan, di mana mahasiswa bisa menggantinya dengan kertas kerja atau produk ilmiah dalam bentuk lain yang bobotnya sama dengan skripsi.

Begitu pula untuk tesis dan disertasi, mahasiswa diberikan beberapa opsi, salah satu yang cukup populer adalah jalur classwork.

Dengan kata lain, mahasiswa program magister (S2) atau doktoral (S3) bisa memilih untuk lulus dengan jalur apa.

Ia juga menjelaskan bahwa alasan yang krusial dengan kebijakan itu adalah kurangnya kemampuan penelitian mahasiswa.

"Tetapi, argumen tersebut sebenarnya tidak cukup kuat, karena setiap dosen memberikan tugas mata kuliah tertentu yang berbasis mini riset untuk menerapkan berbagai penelitian," imbuhnya.

Hindari keterlambatan studi

Prof. Abdul menerangkan kampus Muhammadiyah biasanya menugaskan mahasiswa melakukan community service sebagai bagian dari penerapan teori ke masyarakat.

Tentunya ini juga untuk menjaga kreativitas dan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan strategi akademik atau menghindarkan mahasiswa dari keterlambatan studi karena pelulusan skripsi bermasalah.

"Sering kali ketika menulis tugas akhir, mahasiswa diobrak-abrik mentalnya, sehingga terjadi nuansa yang bukan akademik, malah menggambarkan birokratisasi dan sistem akademik yang kadang-kadang menempatkan dosen sebagai figur yang harus diikuti mahasiswa," ungkapnya.

Hal ini bisa berdampak cukup serius terhadap proses bimbingan dan penulisan skripsi mahasiswa tingkat akhir.

Maka dari itu, hal penting yang harus diperhatikan ialah pendidikan harus tetap dijaga kualitasnya, tidak berbelit, tidak terlalu birokratis atau harus dipermudah.

Jika terlalu birokratis malah sering menjadi sebab mahasiswa gagal dalam menempuh masa studinya.

"Terkait Capaian Profil Lulusan (CPL) dibuat saja masing-masing kampus yang mencakup aspek teori pendidikan, kemudian dikaitkan dengan relevansi," katanya.

Harapannya mahasiswa dapat berperan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Untuk membentuk CPL, setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) selalu mengacu standar Pendidikan Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan akreditasinya.