UMS Sudah Tidak Wajibkan Skripsi bagi Mahasiswa Sejak 2,5 Tahun Lalu

KOMPAS.com - Wakil Rektor Bidang Akademik UMS, Prof. Harun Djoko Prayitno mengaku kampusnya sudah tidak mewajibkan skripsi bagi mahasiswa yang mau lulus sejak 2,5 tahun yang lalu.

UMS, kata dia, menjalankan kebijakan kurikulum outcome based education (OBE), sehingga tidak ada kewajiban skripsi lagi bagi mahasiswa.

Periode saat ini, UMS sudah mengedepankan output dan outcome. Dengan menerapkan desain OBE, kompetensi holistik dan talenta inovasi bobotnya mencapai 65 persen sampai 70 persen.

"Jadi, mahasiswa UMS tidak harus membuat skrpsi. Pengganti skripsi bisa ditempuh mahasiswa lewat Pengembangan Talenta Inovasi Mahasiswa UMS, paper, konferensi, prosiding, HAKI, paten, dan teknologi tepat guna," kata dia dikutip dari laman UMS, Selasa (12/9/2023).

Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu'ti juga menanggapi regulasi tentang tidak wajib skripsi bagi mahasiswa.

Menurut dia, kebijakan itu sudah tidak baru lagi.

"Menulis skripsi, tesis, maupun disertasi yang tidak lagi menjadi kewajiban sebetulnya sudah sejak lama diterapkan berbagai universitas di dunia, seperti Malaysia, Turki, Australia, dan lainnya," ungkap Prof. Abdul.

Dia mengaku, banyak negara sudah tidak menjadikan skripsi sebagai syarat mutlak kelulusan.

Di mana mahasiswa bisa menggantinya dengan kertas kerja atau produk ilmiah dalam bentuk lain yang bobotnya sama dengan skripsi.

Begitu pula untuk tesis dan disertasi, mahasiswa diberikan beberapa opsi, salah satu yang cukup populer adalah jalur classwork.

Dengan kata lain, mahasiswa program magister (S2) atau doktoral (S3) bisa memilih untuk lulus dengan jalur apa.

"Biasanya alasan yang krusial dengan kebijakan itu adalah kurangnya kemampuan penelitian mahasiswa. Tapi, argumen tersebut sebenarnya tidak cukup kuat, karena setiap dosen memberikan tugas mata kuliah tertentu yang berbasis mini riset untuk menerapkan berbagai penelitian," tambah dia.

Cara hindarkan mahasiswa dari keterlambatan studi

Lanjut Prof. Abdul Mu'ti menerangkan kampus Muhammadiyah biasanya menugaskan mahasiswa melakukan community service sebagai bagian dari penerapan teori ke masyarakat.

Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kreativitas dan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan strategi akademik atau menghindarkan mahasiswa dari keterlambatan studi karena pelulusan skripsi yang bermasalah.

"Sering ketika menulis tugas akhir, mahasiswa diacak-acak mentalnya, sehingga yang terjadi bukan nuansa akademik, tapi birokratisasi dan sistem akademik yang kadang-kadang menempatkan dosen sebagai figur yang harus diikuti mahasiswa. Hal ini berdampak cukup serius terhadap proses bimbingan dan penulisan skripsi mahasiswa tingkat akhir," jelas dia.

Dia juga menegaskan pendidikan harus tetap dijaga kualitasnya, dan untuk memenuhi kualitas itu tidak harus berbelit. Terlalu birokratis malah sering menjadi sebab mahasiswa gagal dalam menempuh masa studinya.

"Terkait capaian profil lulusan (CPL) dibuat saja masing-masing kampus yang mencakup aspek teori pendidikan, kemudian dikaitkan dengan relevansi. Harapannya mahasiswa dapat berperan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya," tukas dia.