Menjawab Pidato Menteri Nadiem Saat Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2022

Dalam pidatonya, Program Merdeka belajar diibaratkan sebagai kapal besar tangguh yang sudah melewati lautan dan ombak yang kencang.

Selain itu, sudah berhasil mencetak 50.000 guru penggerak serta aplikasi merdeka mengajar yang sudah diunduh lebih dari 1,6 juta user.

Tak lupa Mas Menteri menguraikan rekrutmen bermutu guru-guru baru lewat jalur PPG prajabatan yang merupakan model transformasi guru masa depan Indonesia, serta komitmen pemerintah mengangkat satu juta guru honorer menjadi tenaga ASN PPK.

Terlepas dari semua pencapain di atas, di lapangan masih banyak kendala dalam program merdeka belajar yang patut dijadikan bahan evaluasi.

Inti dari Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdeferensiasi. Yaitu setiap siswa diajar dengan cara berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing setelah diadakan asesemen awal atau asesemen diagnostik.

Syarat pencapain pembelajaran berdeferensiasi harus betul-betul diperhatikan. Jika tidak, maka kurikulum ini hanya akan menjadi kurikulum yang tidak akan memberi dampak signifikan seperti sebelum-sebelumnya.

Sekolah harus memastikan bahwa assesmen diagnostik betul-betul terlaksana bukan hanya sekadar formalitas.

Kurikulum ini diluncurkan untuk menambal learning loss dan memecahkan kebuntuan pendidikan Indonesia yang jalan di tempat selama dua puluh tahun.

Mari jujur terhadap diri sendiri. Apakah semua sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka betul-betul melaksanakan asesmen diagnostik?

Bagaimana mungkin bisa mengajar siswa dengan metode diferensiasi jika dalam satu kelas siswa lebih dari 20 orang, bahkan sampai 50 orang?

Kurikulum Merdeka diadopsi dari negara-negara maju. Jumlah siswa di negara maju dalam satu kelas ada berapa orang?

Sehingga jika kurikulum ini disebut bisa dipakai di semua sekolah, saya terus terang ragu.

Kalau hanya gagah-gagahan, apa beda kurikulum Merdeka dengan K13? Semua guru silahkan bertanya apa sudah mengajar dengan cara yang berbeda-beda terhadap siswa-siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa?

Yang harus dilakukan oleh pemerintah agar Kurikulum Merdeka berjalan dengan baik dan tercapai tujuanya adalah menghilangkan disparitas fasilitas sekolah Jawa dan luar Jawa.

Jika ada yang mengatakan Kurikulum Merdeka harus didukung, semua mendukung. Namun, apakah sudah terpenuhi syarat penerapan kurikulum Merdeka?

Penambahan guru mutlak dilakukan seiring dengan penambahan ruang-ruang belajar agar pembelajaran berdeferensiasi terlaksana.

Kedua, apakah guru sudah memahami bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka hanya dengan metode unduh dari aplikasi merdeka mengajar?

Sudah siapkah psikologi guru dengan Kurikulum Merdeka? Apakah sudah ada perubahan mindset dari K13 ke Kurikulum Merdeka?

Masih banyak keluhan guru yang meneriakan bahwa mereka tidak paham apa dan bagaimana Kurikulum Merdeka. Bagaimana mungkin guru bisa mengajar dengan kurikulum itu, jika mereka tidak memahaminya.

Donwload aplikasi merdeka mengajar, tidak serta merta menyelesaikan semuanya dengan mulus. Yang terjadi adalah copy paste Modul, ATP, AP, sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang bingung.

Untuk itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan-pelatihan teknis penerapan kurikulum Merdeka.

Keluhan utama guru-guru adalah belum mendapatkan pelatihan. Bahkan pelatihan K13 saja mereka belum dapat, apalagi Kurikulum Merdeka.

Ditambah lagi opsi penerapan Kurikulum Merdeka tidak wajib, sehingga model kurikulum yang dipakai masih berwarna-warni. Masih banyak sekolah yang memakai K13.

Pencapaian lain yang disinggung dalam pidato Mas Menteri soal jumlah guru penggerak yang sudah mencapai angka 50.000. Angka itu masih jauh dari jumlah guru PNS bersertifikasi.

Guru penggerak adalah model ekslusif yang bisa menciptakan kasta baru di antara guru. Guru-guru PNS bersertifikasi adalah guru-guru berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Dengan demikian, harusnya semua layak mengikuti program guru penggerak. Tidak perlu lagi ada seleksi ketat, toh mereka juga sudah mengajar puluhan tahun. Jam terbanganya sudah sangat tinggi jika diibaratkan pilot pesawat.

Program Pengangkatan ASN PPK satu juta orang masih menuai polemik. Yang lulus PPK banyak belum menerima gaji dan banyak pula yang belum mendapatkan penempatan.

Masalah lainnya adalah banyak guru honorer yang tidak terserap ke dalam rekrutmen PPPK.

Kesemuanya itu ibarat gelombang tinggi yang mengancam layar dan kapal Kurikulum Merdeka.

Harapan Mas Mentri agar kurikulum ini tidak berganti saat pemerintahan selanjutnya adalah menjadi harapan kita semua. Alangkah tragisnya jika kemudian kurikulum ini berganti lagi. Betapa banyak energi bangsa ini yang sudah terbuang untuk kurikulum baru.

Pergantian kurikulum akan selalu menciptakan kebingungan baru. Sehingga tidak elok, mengganti kurikulum hanya karena pemerintahan yang berganti.