Guru Besar Unpad: Jelang Ramadhan, Pemerintah Perlu Stabilkan Harga Bahan Pokok

KOMPAS.com - Biasanya, jelang bulan Ramadhan harga bahan pokok akan naik. Tentu, kenaikan harga bahan pokok tersebut disebabkan adanya ekspektasi permintaan yang meningkat.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Maman Setiawan, S.E., M.T., PhD, dampak yang ditimbulkan tentu ada banyak.

"Akibat peningkatan permintaan tersebut, kita belum siap tata niaganya, atau rantai pasoknya belum efisien," ujarnya seperti dikutip dari laman Unpad, Rabu (9/3/2022).

Maka, lanjut Prof. Maman, ketika permintaan naik ditambah pasokan terbatas, maka harga akan meningkat. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi.

Namun, penyebab utama dari fenomena yang terus berulang setiap tahun ini terletak dari rantai pasoknya. Rantai pasok pangan di Indonesia dinilai belum efisien.

Seba, memiliki jalur distribusi yang panjang. Mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan konsumen ketika beli di pasar atau penjual.

Namun, jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, seharusnya harga bahan pokok tetap stabil, baik menjelang hari raya ataupun di luar hari raya. Dengan tata niaga yang baik, stok pangan pun akan tetap terjaga.

Dijelaskan, beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku usaha yang memungkinkan mereka memainkan harga. Hal ini yang kerap disebut sebagai kartel atau mafia pangan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mendeteksi bahwa ada koordinasi di antara kartel dalam proses rantai pasok pangan.

Dari hasil riset yang dilakukan Prof. Maman bersama Bank Indonesia pada 2019 menunjukkan, permasalahan di sektor bahan pokok dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya di wilayah Priangan Timur. Salah satu penyumbang terbesar dari masalah tersebut ada di rantai pasok.

"Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mencegah terjadinya kartel," terangnya.

Maka dari itu, Guru Besar Unpad tersebut mendorong pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap rantai pasok. Pemotongan jalur yang tidak perlu diperlukan agar tidak terjadi manipulasi harga di pasar.

Dengan demikian, diperoleh harga jual petani yang wajar dan harga konsumen yang juga wajar.

Selain itu, dalam menstabilkan harga, pemerintah bisa mengendalikan langsung bahan pokok yang tata niaganya belum beres, seperti:

1. membuat harga ecerah tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok

2. menetapkan harga dasar gabah

3. menentukan harga plafon beras

Dengan Pembentukan Badan Pangan Nasional pada 2021 lalu diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata niaga.

Dikatakan Prof. Maman, badan ini bisa mengumpulkan data valid mengenai kebutuhan bahan pokok di setiap daerah. Data ini dapat menjadi langkah bagi pemerintah untuk memperbaiki rantai pasoknya.

Ia juga menilai, impor diperlukan terutama bagi komoditas yang belum bisa dipenuhi di tingkat nasional. Namun, pemerintah juga perlu mengendalikan impor bahan pokok ini. Sebab, bisa jadi impor akan kembali dikuasai oleh kartel.

"Kita harus hati-hati dengan masalah tata niaga ini, termasuk masalah mafia pangan," tegas Prof. Maman.